www.rincilokal.id – Tanggal 2 Januari 2026 akan menjadi tonggak sejarah bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada hari itu, akan berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diikuti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tiga undang-undang ini menciptakan wajah baru bagi hukum pidana di Indonesia yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan zaman.
Pentingnya pembaruan hukum ini tidak hanya terletak pada pergantian regulasi secara formal. Melainkan, tujuan dari pengesahan KUHP dan KUHAP baru adalah membangun sistem peradilan pidana yang mengedepankan prinsip-prinsip korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Dalam konteks ini, pengaturan hukum pidana yang baru berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sekaligus memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia.
Namun, tidak semua pihak menyambut perubahan ini dengan antusias. Banyak suara dari masyarakat sipil mengkritik beberapa ketentuan yang dinilai berpotensi disalahgunakan. Kekhawatiran ini menyangkut isu perlindungan kebebasan sipil dan kemungkinan peningkatan kewenangan penegak hukum yang tidak terbatas. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, perubahan ini berpotensi menjadi masalah serius di lapangan.
Tanggapan Pemerintah terhadap Kritik Masyarakat
Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kritik yang muncul. Dalam sebuah konferensi pers, program-program untuk menjawab pandangan kritis masyarakat dipaparkan secara luas. Terdapat 24 isu penting yang dibahas, termasuk tujuh poin kunci dari KUHP terkait isu-isu aktual seperti penghinaan presiden dan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons berbagai pandangan publik.
Dalam konteks KUHAP, ada 12 isu yang juga mendapat perhatian serius, mulai dari hak-hak tersangka, praperadilan, hingga penggunaan teknologi dalam proses persidangan. Diskusi ini menjadi bukti betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang, terutama dalam hal yang berdampak langsung pada kebebasan sipil.
Pemerintah berusaha memberi transparansi dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembahasan isu-isu ini. Ke depan, diharapkan agar proses legislasi yang lebih inklusif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada. Namun, tantangan tetap ada, khususnya dalam birokrasi yang seringkali terlihat lamban dan ruwet.
Judicial Review: Masyarakat Mencari Keadilan
Salah satu mekanisme yang digunakan masyarakat untuk menggugat ketentuan dalam KUHP dan KUHAP adalah melalui judicial review. Proses ini merupakan saluran yang penting untuk mendorong akuntabilitas dari pemerintah dan DPR, serta memastikan bahwa ketentuan hukum yang ada tidak merugikan pihak tertentu. Melalui jalur ini, masyarakat dapat mengajukan argumen dan bukti untuk membuktikan ketidakadilan atas norma yang diberlakukan.
Persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi arena bagi adu argumentasi tersebut. Di sini, posisi pemerintah dan masyarakat akan dihadapkan secara langsung, memberikan kesempatan bagi keduanya untuk menyampaikan perspektif mereka tentang keadilan hukum. Proses ini sangat penting untuk menciptakan suatu sistem hukum yang lebih baik di masa mendatang.
Lebih jauh lagi, MK memiliki tanggung jawab untuk mengadili seluruh perkara yang berkaitan dengan KUHP dan KUHAP. Prinsip ini menegaskan bahwa MK tidak boleh mengabaikan suara masyarakat, dan harus menyelesaikan setiap perkara yang dihadapkan padanya dengan cara yang etis dan profesional.
Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Hukum
Sejarah mencatat bahwa MK telah menangani beberapa kasus penting terkait hukum pidana. Dalam beberapa putusan sebelumnya, MK telah membatalkan sejumlah pasal yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Kasus penghinaan terhadap presiden dan ujaran kebencian terhadap pemerintahan menjadi contoh nyata dari peran aktif MK dalam melindungi hak asasi manusia.
Khalayak publik seharusnya dapat mempercayakan harapan kepada MK untuk memberikan keputusan yang adil dan tepat waktu. Hal ini penting agar masyarakat merasa bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik dan bisa menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan pemerintah. Setiap keputusan yang diambil MK harus selalu berdasarkan pada logika hukum dan pertimbangan yang matang.
MK juga dihadapkan pada tantangan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum baru dengan tepat, terutama mengenai pembaruan yang diusulkan dalam KUHP dan KUHAP. Dengan hukum yang baru, jelas bahwa MK perlu memperbarui pendekatannya dalam menghadapi masalah-masalah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
Peran Masyarakat Dalam Proses Peradilan
Keberhasilan sistem hukum tidak hanya bergantung pada institusi hukum semata. Partisipasi aktif masyarakat juga memegang peranan yang sangat penting. Masyarakat sipil, akademisi, serta penegak hukum harus bekerja sama dalam mengawasi dan mendorong transparansi dalam proses peradilan. Dengan keterlibatan semua pihak, pengawasan yang lebih komprehensif terhadap penerapan hukum akan tercapai.
Melalui pembelajaran bersama, masyarakat bisa membangun kesadaran hukum yang lebih baik. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam hukum pidana bisa menjadi alat untuk melindungi diri dari ketidakadilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk terus belajar dan memahami hukum yang berlaku.
Dalam situasi ini, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan saat mengajukan permohonan ke MK. Pemohon harus menyusun argumen yang kuat dan berbasis fakta agar bisa meyakinkan hakim. Di sinilah kekuatan pengetahuan hukum sangat berpengaruh, karena semakin baik penguasaan hukum, semakin besar kesempatan untuk memenangkan perkara.
