www.rincilokal.id – Ketegangan yang meningkat di Timur Tengah akibat konflik antara Iran dan Israel kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas energi di seluruh dunia. Dengan potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran, jalur maritim ini sangat krusial karena melaluinya 17 juta barel minyak mentah dan lebih dari 25% ekspor LNG global setiap harinya.
Sementara Indonesia tidak terlibat secara langsung dalam konflik tersebut, dampak yang dirasakan cukup signifikan. Negara ini masih bergantung pada impor lebih dari 6 juta metrik ton LPG setiap tahunnya, mencakup sekitar 72% dari total kebutuhan gas domestik.
Ketergantungan yang tinggi pada impor energi ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan di pasar internasional. Di tahun 2022, beban subsidi untuk LPG mencapai Rp117 triliun dan diperkirakan akan meningkat jika krisis energi berlangsung lebih lama.
Penguatan Ketahanan Energi untuk Kedaulatan Nasional
Ketahanan energi harus dilihat sebagai bagian dari kedaulatan negara dan bukan hanya semata-mata dari segi pasokan. Dalam menghadapi ancaman global, pengembangan infrastruktur energi, khususnya gas alam dan LNG, menjadi prioritas yang sangat penting.
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan langkah positif dengan pembangunan Pipa Gas Cirebon-Semarang (CISEM) Tahap I sepanjang 62 km yang kini mengalirkan gas ke kawasan industri di Jawa Tengah. Ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam menciptakan konektivitas antara infrastruktur gas di Pulau Jawa.
Proyek CISEM Tahap II yang menghubungkan Semarang dengan Batang dan kawasan industri lainnya diharapkan dapat segera diselesaikan agar distribusi gas dapat lebih merata dan berkelanjutan. Memperluas jaringan ini sangat penting dalam mendukung kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.
Di samping itu, proyek strategis nasional lain seperti pipa DUSEM (Dumai-Sei Mangkei) juga perlu didorong untuk menghubungkan cadangan gas di Sumatra dengan pusat-pusat industri domestik. Apabila infrastruktur ini berfungsi dengan baik, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor LNG dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.
Reformasi Tata Niaga untuk Meningkatkan Efisiensi
Salah satu aspek yang perlu perhatian adalah tata kelola LNG dan gas non-pipa yang masih menghadapi berbagai kendala efisiensi. Banyak pelaku usaha yang bergelut di sektor ini harus menghadapi birokrasi yang rumit, mulai dari SKK Migas hingga BPH Migas dan institusi pemerintah daerah lainnya.
Penyederhanaan regulasi menjadi suatu kebutuhan untuk menciptakan sistem niaga gas yang lebih transparan dan efisien. Hal ini penting agar Indonesia dapat menjadi tempat yang menarik bagi para investor yang ingin berpartisipasi dalam industri energi, khususnya LNG.
Selain itu, perlu untuk merancang harga LNG domestik agar lebih kompetitif dibandingkan dengan LPG impor. Dengan demikian, industri dan rumah tangga akan memiliki insentif yang lebih kuat untuk beralih ke LNG sebagai sumber energi alternatif.
Fasilitasi skema harga dan pasokan dalam jangka panjang, termasuk insentif fiskal dan non-fiskal bagi pengembang infrastruktur LNG seperti FSRU dan mini LNG plant, menjadi langkah penting untuk menjamin ketersediaan energi di masa depan. Ini akan menciptakan ekosistem yang lebih sehat untuk pertumbuhan sektor energi di Indonesia.
Pentingnya Kolaborasi Pelaku Usaha untuk Membangun Ekosistem yang Kuat
Saya mengajak para pelaku usaha di bidang energi, logistik, dan industri untuk berkontribusi aktif dalam membangun ekosistem LNG nasional. Dalam perspektif ini, peran mereka tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai investor, operator, dan mitra pemerintah sangatlah penting.
Penerapan LNG di sektor transportasi logistik, pembangkit listrik offshore, dan kawasan industri di daerah terpencil merupakan langkah konkret yang bisa mulai diambil sekarang. Asosiasi Pelaku Energi Indonesia (ASPEBINDO) siap berperan sebagai enabler bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam sektor ini, melalui advokasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor.
Membawa Indonesia Menuju Kemandirian Energi yang Nyata
Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, dan yang dibutuhkan adalah kebijakan yang afirmatif, konsisten, dan terintegrasi untuk memanfaatkan potensi itu. Penggunaan LNG dan gas bumi seharusnya menjadi solusi nyata untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan menghadapi tantangan geopolitik di tingkat global.
Kedaulatan energi tidak hanya terkait dengan ketersediaan sumber daya, tetapi juga mencerminkan pilihan politik dan keberanian untuk bertindak. Mari kita semua berusaha untuk mewujudkan Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaulat dalam bidang energi, dimulai hari ini dengan memprioritaskan penggunaan LNG untuk kepentingan rakyat.
