![Program Akuisisi Jet Tempur Indonesia 2026 yang Perlu Diketahui](https://www.rincilokal.id/wp-content/uploads/2025/06/rafale-c-pesawat-tempur-multi-peran-buatan-dassault-aviation-dari-prancis-di-pameran-industri-pertah.jpeg; charset="utf-8"-120x86.jpeg; charset="utf-8")
www.rincilokal.id – Sejarah diplomasi Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik, terhampar dalam konteks yang sangat kontras antara masa lalu dan sekarang. Di tahun 1965, Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan, mengambil langkah dramatis dengan menarik Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mendirikan sebuah forum baru yang dikenal sebagai Conference of the New Emerging Forces (CONEFO).
Langkah tersebut adalah manifestasi dari ideologi Soekarno yang menolak dominasi global yang dianggap neo-kolonialisme. Pengunduran diri ini bukan hanya sekadar tindakan politik, tetapi juga simbol keberanian dan kemandirian bangsa, menciptakan alternatif untuk bertarung dengan pengaruh negara-negara barat.
Dengan adanya CONEFO, Soekarno berupaya menggalang kekuatan baru dari negara-negara yang baru merdeka di berbagai belahan dunia, termasuk Asia, Afrika, dan Amerika Latin. INi menjadi tantangan bagi PBB yang dinilai tidak adil dan lebih melayani kepentingan negara-negara kuat.
Sejarawan Bonnie Triyana menggambarkan CONEFO sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar organisasi; itu adalah semangat perlawanan terhadap imperialisme yang memprovokasi pemikiran dunia yang lebih adil. Sebab, dengan langkah berani tersebut, Indonesia memperlihatkan bahwa kita peduli dengan posisinya di panggung dunia, bukan hanya sekadar angka di dalam sebuah organisasi.
Di tahun 2026, langkah Diplomatik dengan nuansa serupa diambil oleh Presiden Prabowo Subianto ketika dia menandatangani piagam Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump di Davos, Swiss. Langkah ini mengundang reaksi beragam di dalam negeri terkait dengan konsekuensi politik yang dihadapi Indonesia.
Menelusuri Jejak dari CONEFO ke Dewan Perdamaian Global
Penting untuk memahami langkah Prabowo dalam konteks politik luar negeri yang berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai “pemain utama”. Soekarno membawa semangat perlawanan dengan membakar semangat negara-negara berkembang, sedangkan Prabowo malah berupaya mengambil posisi alternatif dari sebuah kekuatan global yang dominan.
Retorika yang sama tapi konteks berbeda jelas menampilkan karakteristik yang mengubah pandangan terhadap Indonesia. Sementara Soekarno mengedepankan kekuatan dari bawah, Prabowo menjanjikan inisiatif dari atas yang lebih bersifat oligarkis, terlebih dengan kehadiran Trump sebagai pengerak utama.
Agung Nurwijoyo, seorang pengamat hubungan internasional, menyatakan bahwa meskipun terdapat potensi dalam keterlibatan Indonesia, tantangan serius akan muncul jika kita tidak memiliki agenda yang jelas dan berisiko terjebak menjadi “antek asing”. Jika tidak ada penyertaan dari Palestina, Indonesia dipandang hanya berfungsi sebagai pelengkap kebijakan luar negeri AS.
Pihak lain memiliki pandangan kritis terhadap langkah ini. Dinna Prapto Raharja menilai apakah keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian ini benar-benar menunjukkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, atau justru sebaliknya, terjebak dalam agenda transaksional yang tidak menyehatkan.
Kritik Terhadap Awal Keterlibatan Indonesia dalam BoP
Masalah terkait biaya maupun transparansi menjadi sorotan dalam penerimaan langkah Prabowo. Dengan adanya syarat keanggotaan bernilai US$1 miliar, anggota DPR pun meminta pemerintah untuk bersikap transparan agar tidak membebani rakyat.
Banyak yang mempertanyakan sumber dari dana ini dan implikasinya terhadap rakyat kecil. Kehati-hatian sangat diperlukan, agar keanggotaan ini tidak mengaburkan prinsip-prinsip fundamental yang pernah kita pegang selama ini.
Sebagai tambahan, Shofwan Al-Banna Choiruzzad juga memberikan peringatan bahwa keterlibatan Indonesia harus berhati-hati jangan sampai hanya menjadi pelaksana proyek Trump di kawasan Timur Tengah. Ada kekhawatiran mengenai pengabaian hak-hak rakyat Palestina, yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih.
Persoalan ini mengingatkan kita secara mendalam terkait identitas dan posisi Indonesia di panggung dunia. Keterbukaan namun juga dengan strategi yang bijak adalah hal yang diperlukan agar Indonesia tidak kehilangan marwah di tengah kompetisi global yang semakin sengit.
Penerapan Diplomasi Masa Kini dan Tantangan yang Dihadapi
Tindakan Prabowo yang duduk bersebelahan dengan Trump dalam upacara penandatanganan di Davos menunjukkan keberanian untuk memainkan peran diplomatik yang lebih besar. Prabowo ingin menjadikan Indonesia sebagai jembatan antara Barat dan aspirasi negara-negara Islam, mengadopsi metode pragmatis yang tetap menyiratkan keinginan untuk berkuasa.
Sejarah membawa kita pada suatu posisi yang tidak mudah. Selain tantangan internasional, Indonesia harus mengelola peningkatan pengakuan dan hubungan baik dengan berbagai negara, menciptakan ekosistem diplomatik yang saling menguntungkan.
Masa depan akan sangat ditentukan oleh bagaimana Indonesia memainkan perannya dalam Dewan Perdamaian ini. Sebuah blok penyeimbang bersama negara-negara seperti Turki, Mesir, dan Qatar harus dipertimbangkan untuk mencapai jalan tengah yang mengakomodir aspirasi Palestina.
Jika hal ini bisa terwujud, maka Prabowo bisa jadi diplomat ulung yang menjalin kerja sama untuk kemakmuran kawasan. Namun, jika Indonesia hanya berfungsi sebagai pengikut dan tidak mampu mengarahkan kebijakan, maka cita-cita diplomasi kita akan suram dan merugikan kepentingan bangsa di tingkat global.
Perjalanan yang kita jalani dari era Soekarno menuju era Prabowo menggambarkan evolusi cara diplomasi yang diambil. Sementara Soekarno mengedepankan perlawanan, Prabowo berfokus pada pengaruh dengan mengintegrasikan kekuatan dalam sistem yang sudah ada.
Tetapi jelas, hanya dengan kombinasi taktik yang tepat dan pemahaman yang dalam akan sejarah kita, Indonesia bisa berperan signifikan di arena internasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar kemerdekaan. Diplomasi yang dijalankan haruslah membawa keadilan dan bukan berdiri di atas kepentingan jangka pendek. Public menanti langkah-langkah strategis yang konsisten dan ideologis dari pemerintahan ini, berharap agar Indonesia bisa menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian yang sesungguhnya.
