Kritik Kebijakan Pemblokiran Rekening Tabungan Dorman oleh PPATK

BacaJuga

Momentum Pembasuhan Dosa Politik Ekologis di Tahun 2026

Relevansi Tarif Resiprokal Sembilan Belas Persen untuk Ekonomi Indonesia

www.rincilokal.id – Baru-baru ini, PPATK mengeluarkan kebijakan yang cukup kontroversial: rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan akan dibekukan sementara. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum penjahat.

Alasan di balik kebijakan ini terlihat logis namun ketika kita merenungkan lebih dalam, terdapat banyak masalah yang bisa muncul. Dalam konteks ekonomi pasar bebas, langkah ini tidak hanya dirasa kurang tepat, tetapi juga dapat mengguncang stabilitas sistem keuangan yang telah ada.

Uang yang “diam” di dalam rekening sebenarnya bukanlah masalah. Bisa saja itu adalah tabungan untuk keadaan darurat, dana pensiun, atau hasil kerja keras yang belum diputuskan untuk digunakan. Setiap individu memiliki hak untuk memilih kapan dan bagaimana mereka menggunakan uang mereka.

Dalam ekonomi pasar, mencadangkan uang adalah bentuk kebebasan individu. Bahkan dalam teorinya, tabungan berfungsi sebagai dasar investasi. Dengan demikian, bukan sebagai pemborosan, melainkan bahan bakar pertumbuhan yang berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan Baru terhadap Kepercayaan Publik

Namun, melalui kebijakan ini, ada pesan yang dapat terbaca bahwa negara mencurigai individu yang tidak menggerakkan uang mereka. Ini membawa konsekuensi psikologis yang dapat menekan keputusan masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Penekanan moral terselubung ini menunjukkan bahwa tidak memutar uang dianggap sebagai kesalahan.

Lebih parah lagi, jika orang merasa berhak memiliki tanpa risiko, mereka bisa mulai menarik dana mereka. Ini bisa menyebabkan kepanikan di masyarakat, di mana ketakutan akan penguncian rekening dapat mendorong orang untuk menyimpan uang mereka di tempat yang tidak aman. Ketakutan menyebar dengan cepat, dan ketidakpastian seperti ini berbisa bagi sistem keuangan.

Ketika kepercayaan terhadap sistem perbankan mulai goyah, dampaknya dapat sangat masif. Sepanjang sejarah, kita telah menyaksikan krisis kepercayaan di sistem keuangan kerap berakhir dengan gejolak yang sangat besar. Ketika terlalu banyak orang menarik dana mereka sekaligus, keamanan bank menjadi terancam.

Meskipun bank memiliki indikator kesehatan keuangan yang baik, seperti CAR (Capital Adequacy Ratio) yang stabil, hal ini tidak akan berarti apa-apa jika terjadi antrean penarikan dana secara masif. Kepercayaan adalah fondasi dari sistem perbankan yang sehat, dan sekali kepercayaan itu hilang, rasionalitas akan pergi bersamanya.

Risiko terhadap Investor dan Keberlanjutan Modal

Lebih dari itu, kebijakan ini menyampaikan sinyal yang meragukan kepada para investor. Jika otoritas keuangan berhak mengintervensi rekening pribadi berdasarkan kriteria tertentu, bagaimana para investor dapat merasa aman menempatkan dana mereka di negara ini? Modal memiliki kecenderungan untuk mengalir ke tempat yang lebih stabil dan menghargai kepemilikan.

Kondisi yang menunjukkan campur tangan negara yang berlebihan dalam rekening bank akan menghalangi minat investor asing. Mereka akan mencari tempat yang memberikan kepastian hukum dan kebebasan transaksi, dan jika larangan tersebut terus berlanjut, sangat mungkin mereka akan memilih untuk menarik modal mereka.

Dalam konteks yang lebih luas, kita harus kembali memperhatikan hak dasar individu. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan, negara seharusnya tidak berhak mengatur bagaimana dan kapan seseorang harus menggunakan uangnya. Tugas pemerintah adalah melindungi hak milik, bukannya memaksa penggunaan dana.

Apabila tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan akun, pendekatan yang lebih tepat adalah dengan melakukan analisis risiko. Memperketat pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan jauh lebih efektif ketimbang penalti yang menimpa semua rekening yang tidak aktif.

Pentingnya Mempertahankan Kepercayaan dan Hak Individu

Dalam situasi ini, penting untuk kembali pada kebijakan yang menghormati hak kepemilikan dan keputusan pribadi individu. Kebijakan yang menyebarkan rasa curiga hanya akan mengikis fondasi kepercayaan yang sudah dibangun. Tanpa kepercayaan, sistem keuangan bisa berubah menjadi sistem yang rapuh.

Uang memang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, namun kepercayaan itu lebih berharga dan sulit didapat kembali. PPATK dan pemerintah perlu memahami bahwa keputusan yang diambil tanpa memikirkan konsekuensinya bisa berujung pada krisis yang lebih besar daripada yang mereka duga.

Kesadaran akan dampak dari kebijakan ini sangat penting. Jika masyarakat merasa tidak nyaman dengan kebijakan yang ada, solusi yang lebih bijak adalah melakukan pendekatan yang lebih manusiawi dan transparan. Menjalin ikatan kepercayaan dengan publik akan menghasilkan stabilitas yang ditunggu-tunggu.

Memastikan keamanan sosial dan keuangan memerlukan pemikiran jangka panjang. Keputusan yang tergesa-gesa hanya akan mengecewakan masyarakat dan merusak kepercayaan yang telah terbentuk, dan hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja dalam sistem keuangan yang kompleks ini.