Momentum Pembasuhan Dosa Politik Ekologis di Tahun 2026

BacaJuga

Efisiensi Anggaran Pemerintah Melalui E-Perjadin

Polemik Empat Pulau Aceh-Sumut dari Perspektif Intelijen

www.rincilokal.id – Januari 2026 telah tiba dengan pemandangan yang tidak lagi mengejutkan bagi umat manusia, namun tetap menyayat hati: banjir yang merendam kota-kota besar, tanah longsor yang menelan pemukiman di pelosok, dan anomali cuaca yang menghancurkan kalender tanam para petani. Kejadian-kejadian ini bukan hanya statistik belaka, tetapi merupakan jeritan bumi yang telah mencapai titik didihnya.

Serangkaian bencana ekologis yang menghempas wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh di penghujung tahun 2025 menjadi refleksi mendalam tentang kondisi lingkungan kita. Pada saat yang sama, dialog besar mulai mengemuka di kalangan aktivis, tokoh agama, dan akademisi tentang perlunya sebuah pertobatan nasional yang menyeluruh terhadap dosa politik ekologis.

Narasi mengenai “pertobatan” mungkin terdengar sangat teologis; namun dalam konteks krisis yang ada, ia memiliki urgensi yang sangat mendesak. Istilah dosa politik ekologis mencakup keputusan dan kebijakan yang menempatkan keuntungan jangka pendek di atas keberlanjutan ekosistem kita.

Pertobatan ekologis harus dilihat sebagai suatu tuntutan kolektif. Ini bukan hanya pencapaian individu yang mengurangi penggunaan plastik, melainkan transformasi paradigma pembangunan yang saat ini bersifat ekstraktif dan merusak. Seperti yang sering digariskan oleh pejuang lingkungan, kita sedang menghadapi krisis yang berakar pada spiritualitas manusia yang melihat alam hanya sebagai sumber daya.

Seruan Moral Sebagai Alarm Kemanusiaan yang Kritis

Suara pertobatan mulai terdengar jelas dari mimbar-mimbar suci sebagai alarm bagi umat manusia. Dalam homili malam Natal 2025, Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menekankan bahwa bencana yang melanda Indonesia adalah peringatan serius bagi semua orang.

Bagi kardinal, apa yang terjadi saat ini bukanlah fenomena alam yang terjadi tanpa alasan. Kerusakan lingkungan yang parah adalah hasil dari perilaku manusia yang mengabaikan tanggung jawab terhadap alam.

Lebih lanjut, Kardinal Suharyo menekankan bahwa esensi Natal tahun 2025 harus ditransformasikan menjadi tindakan nyata yang memulihkan kehidupan yang “sakit” akibat bencana dan ketidakadilan ekologis. Seruan ini selaras dengan pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si’, yaitu merawat bumi sebagai “rumah bersama”.

Pertobatan ekologis harus diartikulasikan dalam tindakan nyata yang bertujuan menjaga sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Iman bukan sekadar pelaksanaan ritual, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan konkret yang melindungi bumi.

Dosa Politik Dalam Konteks Ketidakadilan Sistemik

Gerakan moral ini diperkuat pula oleh suara tokoh-tokoh Islam. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam refleksi akhir tahun, mengajak masyarakat untuk memperhatikan para korban bencana banjir. Dia menyerukan agar masyarakat menahan diri dari euforia yang tidak pada tempatnya sebagai bentuk empati.

Haedar mengungkapkan perlunya menyelidiki kondisi ekosistem secara menyeluruh. Kajian ini harus dilakukan secara objektif, multidisipliner, dan dipandu oleh penelitian lapangan yang tepat agar dapat menghasilkan kesimpulan yang dekat dengan kebenaran.

Haedar mengharapkan agar seluruh elemen bangsa bisa menata kembali Indonesia, termasuk dalam aspek politik, sosial, ekonomi, tata ruang, dan lingkungan. Ini menandakan bahwa tanpa penataan yang adil, pertobatan individu tidak akan cukup untuk menghentikan kerusakan yang telah terinstitusi melalui kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan.

Menghubungkan refleksi iman dengan kebijakan publik, sudah saatnya kita mengakui bahwa bencana ekologis ini berasal dari bencana politik. Banjir dan longsor sering kali terjadi karena kebijakan yang merugikan lingkungan seperti izin penambangan yang diberikan sembarangan.

Menuju Rekonsiliasi dan Tanggung Jawab Bersama

Oleh karena itu, pertobatan ekologis harus mampu mendekolonialisasi pemikiran terkait pembangunan. Negara harus berhenti melihat alam sebagai sumber material yang bisa dieksploitasi, melainkan memposisikan alam sebagai penyangga kehidupan yang memiliki hak untuk dilindungi.

Tahun 2026 harus menjadi titik temu yang harmonis antara data ilmiah dari akademisi, landasan moral dari tokoh agama, serta keberanian politik para pengambil kebijakan. Pertobatan ini perlu diterjemahkan menjadi audit lingkungan sosial terhadap seluruh Proyek Strategis Nasional yang berisiko tinggi.

Jika sebuah proyek terbukti merugikan ekosistem, maka keberanian untuk menghentikan atau merubah proyek tersebut harus dimiliki oleh para pengambil keputusan. Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas sangat penting agar kebijakan publik tidak lagi menjadi alat penghancur alam.

Keputusan untuk melindungi masyarakat adat dan memberikan hak kelola kepada mereka menjadi langkah konkret dalam pengakuan terhadap perlunya keadilan agraria. Masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang selama ini terbukti mampu menjaga keseimbangan alam.

Penting untuk beralih dari pandangan yang ego-sentris menjadi eko-sentris. Manusia perlu menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari jaringan kehidupan yang saling bergantung dan rapuh. Memanfaatkan tahun 2026 sebagai momentum pertobatan terhadap dosa politik ekologis adalah kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan hidup bersama.

Bencana yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh adalah panggilan bagi semua kita untuk tak lagi acuh terhadap tanda-tanda di sekitar. Pertobatan memerlukan keberanian untuk mengakui kesalahan, kerendahan hati dalam belajar dari pengalaman alam, dan ketegasan dalam menata arah bangsa demi keselamatan yang lebih luas.

Memulihkan bumi bukanlah tentang aktivitas penanaman pohon secara simbolis; ini meliputi pemulihan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan seluruh ciptaan. Dalam pandangan para tokoh lintas agama, kepedulian terhadap lingkungan adalah bagian integral dari kasih yang sejati.

Jika politik adalah jalan untuk mencapai kemaslahatan umum, maka tidak ada jalan yang lebih mulia di tahun 2026 daripada menempatkan keselamatan ekologis sebagai hukum tertinggi. Sebab, menyelamatkan bumi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan martabat dan masa depan seluruh umat manusia.