www.rincilokal.id – Banjir yang melanda Sumatra pada akhir November 2025 telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan dan mencerminkan kerentanan dari sistem ketahanan bencana di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan korban jiwa yang signifikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang besar. Menurut laporan terbaru, sebanyak 753 orang kehilangan nyawa, 650 lainnya masih hilang, dan 3,3 juta jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka yang tersebar di 50 kabupaten dan kota di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana ini sangat meluas, dengan sekitar 3.600 rumah mengalami kerusakan berat, 299 jembatan rusak, dan 323 fasilitas publik tidak berfungsi. Berdasarkan proyeksi dari Centre for Economic Law Studies (CELIOS), kerugian ekonomis akibat banjir ini dapat mencapai Rp6,28 triliun, jumlah yang patut menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat.
Realitas ini menunjukkan bahwa model tanggap darurat yang selama ini digunakan tidak lagi efektif untuk menghadapi skala bencana yang semakin besar. Kerugian finansial akibat banjir ini pasti akan membebani anggaran negara, baik APBN maupun APBD. Seringkali, dana yang disiapkan untuk tanggap darurat tidaklah cukup untuk rehabilitasi, sehingga menciptakan ketergantungan yang berkelanjutan pada bantuan pemerintah.
Pentingnya Asuransi dalam Menghadapi Bencana
Menyikapi dampak bencana ini, industri asuransi sudah mulai memperhatikan situasi yang berkembang. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) masih menunggu laporan lengkap mengenai kerugian akibat banjir ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK telah memberikan imbauan kepada perusahaan asuransi untuk mempersiapkan diri dengan membentuk tim tanggap klaim dan menyederhanakan prosedur klaim pasca bencana.
Banjir kini telah menjadi tantangan yang nyata, bukan sekadar bencana musiman. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 tercatat 1.519 peristiwa banjir yang meningkat menjadi 1.794 pada tahun 2021. Meskipun jumlahnya sedikit menurun pada tahun-tahun terakhir, dampaknya tetap menyedihkan dan signifikan bagi masyarakat.
Rahayu (2009) mendefinisikan banjir sebagai kondisi tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air. Hal ini tentu menyebabkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi yang besar. Akan tetapi, penyebab banjir tidak hanya terkait dengan curah hujan yang ekstrem, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh faktor manusia, seperti alih fungsi lahan yang terus menerus.
Peran Manusia dalam Memperburuk Problematika Banjir
Alih fungsi lahan yang massif menjadi kawasan industri atau tempat wisata telah mengurangi kapasitas resapan air. Hutan, yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap air, kini banyak yang telah dirusak dan digantikan oleh lahan yang gundul. Ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelanggaran tata ruang yang selama ini terjadi.
Menyikapi kerugian yang terus berkembang setiap tahunnya, perlu adanya langkah-langkah mitigasi yang lebih proaktif. Pembangunan yang berkelanjutan serta pengelolaan ruang yang bertanggung jawab menjadi sangat penting. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan ekosistem juga harus diperkuat.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan sistem mitigasi yang efektif. Tidak hanya mengurangi dampak finansial, namun juga membangun ketahanan jangka panjang dalam menghadapi kejadian bencana yang terus berulang ini.
Pentingnya Kebijakan Asuransi Wajib untuk Menghadapi Banjir
Dalam konteks ini, asuransi menjadi salah satu instrumen perlindungan finansial yang sangat diperlukan. Dengan memiliki asuransi, pemilik properti dan pelaku usaha akan lebih terlindungi dari kerugian akibat bencana. Meski demikian, rendahnya kesadaran dan penetrasi asuransi di Indonesia, yang masih di bawah 3%, menjadi tantangan tersendiri bagi industri ini.
Kementerian Keuangan telah menginisiasi kebijakan asuransi terhadap Barang Milik Negara melalui skema Pooling Fund Bencana (PFB), di mana ini dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam mentransfer risiko bencana ke sektor asuransi. Awalnya fokus pada bangunan untuk pendidikan dan kesehatan, langkah ini perlu diperluas ke seluruh wilayah rawan bencana.
Pengalaman negara lain dapat menjadi pembelajaran berharga untuk Indonesia. Di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, program asuransi bencana telah diterapkan untuk melindungi warganya dari kerugian finansial. Program-program tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan.
Saya percaya bahwa inisiatif ini penting dan bisa dilakukan di Indonesia. Integrasi kewajiban asuransi dalam perizinan bangunan dapat memastikan setiap unit hunian di zona rawan memiliki perlindungan yang layak. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan sektor swasta akan menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan potensi bencana yang semakin besar.
Pakar lingkungan dan ekonomi, Emil Salim, menekankan bahwa kebijakan yang komprehensif akan diperlukan untuk menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk banjir. Hal ini bukan semata-mata tantangan yang harus dihadapi tetapi juga cerminan dari kegagalan dalam tata kelola lingkungan. Sudah saatnya kita melakukan langkah-langkah perbaikan dan menjadikan asuransi bencana banjir sebagai solusi untuk mengurangi kerugian yang berkepanjangan.
