Transformasi Ekonomi Pancasila dalam Konteks Fragmentasi Global

BacaJuga

Alokasi Pinjaman Luar Negeri 2020-2024 dan Penyempurnaannya

Mengapa Kesehatan di Indonesia Mengalami Kegagalan dalam Pelayanan?

www.rincilokal.id – Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara berkembang berlandaskan pada tiga asumsi dasar yang tampaknya tidak terpengaruh: ketersediaan modal yang melimpah, kekuatan globalisasi, dan stabilitas geopolitik. Namun, saat ini, semua asumsi tersebut mulai dipertanyakan di tengah perubahan hukum dan kondisi ekonomi yang cepat.

Utang global kini telah mencapai angka yang sangat tinggi, mencapai lebih dari US$315 triliun. Negara-negara besar seperti China, yang sebelumnya dipandang sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi global, kini menghadapi berbagai masalah serius, termasuk krisis di sektor properti, kelebihan kapasitas industri, dan utang daerah yang terus meningkat.

Dalam konteks ini, Indonesia memiliki tantangan yang tidak kalah besar. Dengan berbagai target ambisius, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% per tahun, mencapai kemandirian di sektor energi dan pangan, serta memperkuat industri melalui hilirisasi dan pembangunan infrastruktur hijau, negara ini harus mengambil langkah konkret agar tidak terjerumus dalam jebakan pendapatan menengah.

Bagaimana Indonesia dapat mencapai tujuan ini? Yang jelas, mengandalkan model pertumbuhan yang sama dengan negara lain bukanlah solusi. Indonesia harus merumuskan pendekatan baru yang relevan dengan kondisi global serta batasan fiskal negara, yaitu menerapkan Ekonomi Pancasila versi baru yang menekankan colaborasi antara sektor swasta dan peran negara yang efektif.

Menghadapi Tantangan Investasi yang Terus Meningkat

Pertanyaannya, seberapa besar kebutuhan investasi untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang diinginkan? Diperlukan antara Rp 9.000 triliun hingga Rp 10.000 triliun setiap tahun, yang merupakan Rp 1.000 triliun lebih tinggi dari jumlah investasi saat ini. Ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal pembentukan modal.

Bukan hanya soal ukuran investasi, tetapi juga kualitasnya yang menjadi kunci. Setiap investasi yang dilakukan harus menghasilkan output yang lebih besar. Dalam hal ini, penurunan nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sangat diperlukan untuk memastikan efisiensi dalam penggunaan modal.

Dari segi pendanaan, pihak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyadari bahwa hingga 90% dari tambahan pembentukan modal harus berasal dari sektor swasta. Namun, realisasinya masih sangat minim. Indonesia masih menempati posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kemudahan berbisnis dan inovasi.

Iklim usaha yang ada saat ini belum bersahabat dengan pelaku usaha, dikarenakan adanya regulasi yang tumpang tindih dan proses perizinan yang berkepanjangan. Hal ini menyebabkan minat investasi menjadi rendah, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sulit tercapai.

Pentingnya Kolaborasi antara Pemerintah dan Pelaku Usaha

Pemerintah seharusnya memimpin dalam konteks Ekonomi Pancasila, tetapi bukan dengan mengerjakan segalanya sendiri. Sebaliknya, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi pelaku usaha dan bertindak tegas untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor swasta.

Misalnya, dalam sektor energi terbarukan, telah ada dorongan dari pelaku bisnis untuk menyederhanakan proses pengadaan proyek antara PLN dan Kementerian ESDM. Jika pemerintah merespons dengan cepat terhadap kebutuhan ini, kepercayaan investor akan meningkat secara signifikan.

Penting untuk diingat bahwa dalam Ekonomi Pancasila, kepercayaan tidak sekadar merupakan idealisme, tetapi merupakan infrastruktur. Negara tidak perlu mengatur segala aspek, tetapi cukup memastikan kepastian kebijakan dan menyinergikan berbagai aktor dalam ekosistem ekonomi.

Dengan demikian, penggunaan meritokrasi harus diutamakan daripada kroniisme. Fokus pada hasil yang konkret jauh lebih penting daripada sekedar retorika yang tidak mengarah pada tindakan nyata.

Transformasi Sektor Swasta dan Peningkatan Produktivitas

Tanggung jawab untuk menciptakan keberhasilan ekonomi tidak sepenuhnya terletak pada pemerintah. Sektor swasta juga harus bersiap untuk melakukan transformasi. Saat ini, hampir 60% tenaga kerja berada di sektor informal yang tidak produktif dan tidak memberikan kontribusi pajak yang signifikan.

Untuk itu, perlu ada upaya untuk mengalihkan tenaga kerja dan modal ke dalam sektor formal yang produktif, baik itu melalui perusahaan menengah, korporasi besar, maupun koperasi modern. Koperasi bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, dengan syarat dikelola secara modern dan adaptif.

Pelaku ekonomi harus mampu mengarahkan modalnya ke prioritas nasional, mulai dari energi hingga sektor manufaktur canggih, dan tetap menjaga partisipasi ekonomi dari kalangan masyarakat bawah. Ini adalah titik temu antara pembentukan modal berkualitas dan distribusi kesejahteraan yang berkeadilan.

Bayangkan jika sektor swasta dapat membangun infrastruktur dengan biaya dan waktu yang jauh lebih efisien, tetapi dengan kualitas yang jauh lebih baik. Kontrak-kontrak yang ada diberikan melalui proses meritokrasi, bukan berdasarkan lobi-lobi yang tidak transparan. Dalam skenario tersebut, ekspektasi akan kepercayaan tidak lagi menjadi harapan, tetapi menjadi kenyataan.

Membangun Nilai Total dalam Ekonomi yang Berkelanjutan

Penting bahwa ekspektasi ini harus bersifat timbal balik. Sektor swasta tidak hanya perlu mengikuti keinginan untuk meraih margin keuntungan, tetapi juga harus selaras dengan agenda nasional. Transparansi dalam tata kelola dan investasi dalam produktivitas serta pengembangan talenta sangat diperlukan.

Sudah saatnya untuk mengubah pola pikir dari hanya mengejar keuntungan jangka pendek, menuju penciptaan nilai total yang lebih luas. Ini mencakup keuntungan finansial dan kontribusi terhadap ketahanan nasional, serta keberlanjutan lingkungan.

Perusahaan yang berinvestasi dalam kapasitas lokal dan menciptakan lapangan kerja formal berkualitas harus dihargai sama tingginya dengan mereka yang mencetak margin tinggi, sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Dengan saling mendukung antara negara dan sektor swasta, Indonesia memiliki potensi untuk melangkah lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik. Inilah makna baru dari Ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi yang dijalankan dengan tujuan kolektif dan didorong oleh kewirausahaan yang kuat.

(miq/miq)