www.rincilokal.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat perkembangan yang signifikan dalam transaksi Repurchase Agreement (Repo) melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) dengan jumlah mencapai Rp642,1 triliun sejak peluncurannya pada Maret 2025. Transaksi ini menunjukkan kemajuan yang pesat dalam sektor keuangan, di mana bank dan lembaga keuangan saling bertransaksi dengan jaminan surat utang.
Repo adalah transaksi jual-beli surat utang dengan kesepakatan untuk membeli kembali pada waktu tertentu. Dalam hal ini, SPPA berfungsi sebagai pasar yang menyediakan fasilitas bagi lembaga keuangan untuk meminjam dan meminjamkan dana jangka pendek, memberikan keleluasaan dalam pengelolaan likuiditas mereka.
Dari total jumlah itu, Direktur Utama BEI, Iman Rachman menjelaskan bahwa rerata nilai transaksi repo dalam SPPA berlangsung sekitar Rp3,4 triliun per hari. Pangsa pasar interdealer yang telah dicapai juga menyoroti betapa pentingnya keberadaan layanan ini, yang menyentuh angka 28% bahkan lebih ketika transaksi mencapai puncaknya pada Rp23,3 triliun pada 27 November 2025.
Pentingnya SPPA dalam Meningkatkan Likuiditas Pasar
Merujuk pada pengakuan Iman Rachman, peluncuran SPPA memberikan dampak yang signifikan terhadap inklusivitas dalam perdagangan Repo. Dengan sistem ini, para pelaku pasar mendapatkan akses yang lebih baik, mendukung proses penemuan harga yang efektif dan efisien dalam perdagangan setelah transaksi selesai.
SPPA juga berkontribusi dalam pendalaman pasar surat utang dan pasar uang, yang pada gilirannya meningkatkan likuiditas di Pasar Sekunder. Hal ini menjadi langkah krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional yang tangguh dan terpercaya.
Dalam konteks ini, pengenalan Electronic Trading Platform (ETP) Antarpasar juga merupakan salah satu langkah strategis yang diambil. Hal ini menunjukkan bahwa BEI tidak hanya fokus pada pengembangan repositori pasar tetapi juga pada kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan transaksi.
Koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia dalam Pengembangan Repo
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi menekankan bahwa keberhasilan SPPA tidak terlepas dari adanya undang-undang P2SK. Mandat yang jelas dalam undang-undang ini memberikan kerangka kerja untuk koordinasi antara berbagai otoritas dalam pengembangan infrastruktur pasar.
Koordinasi yang dilakukan antara Bank Indonesia dan OJK menjadi sangat penting dalam pengaturan Repo Surat Berharga Negara (SBN). Pendekatan ini menciptakan sinergi yang efektif dalam pengembangan pasar, sekaligus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat secara aktif dalam proses pengaturan.
Melalui forum diskusi dan audiensi, kedua lembaga telah berupaya meningkatkan pemahaman serta menyelaraskan peran masing-masing dalam kerangka pengaturan yang dikenal sebagai Twin Peaks Regulators. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih transparan dan efisien.
Proyeksi Masa Depan SPPA Repo di Indonesia
Jumlah pengguna jasa SPPA terus tumbuh, dengan 39 pengguna jasa yang terdaftar, di mana 14 di antaranya merupakan pengguna jasa repo pilot yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah dan Bank Umum. Ini menunjukkan bahwa sistem ini telah mendapat kepercayaan di kalangan lembaga keuangan.
Harapan BEI adalah agar lebih banyak pelaku pasar yang memanfaatkan fasilitas transaksi repo melalui SPPA. Pertumbuhan dalam sektor ini diharapkan dapat mendukung stabilitas dan mendorong inovasi dalam strategi pengelolaan likuiditas lembaga keuangan.
Dengan adanya kemudahan dan transparansi yang ditawarkan oleh SPPA, diharapkan pemerintah dan otoritas moneter juga dapat lebih cepat dalam mengambil keputusan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Keterlibatan lebih banyak peserta dalam pasar repo akan memperkuat fondasi dan keandalan pasar keuangan nasional.
