Resonansi Digital Asia Tenggara dalam Konteks Soft Power Korea Selatan

BacaJuga

Negara Perlu Intervensi di Tengah Lesunya Ekonomi

Mengukur Ketahanan Organisasi yang Sadar

www.rincilokal.id – Di era masyarakat jejaring saat ini, satu komentar di ruang digital dapat dengan cepat menciptakan percakapan lintas negara dalam waktu singkat. Platform media sosial, seperti X, telah menjadi lebih dari sekadar medium berbagi pendapat, tetapi menjadi ruang publik global yang memungkinkan identitas dan harga diri kolektif dinegosiasikan secara terbuka.

Pada bulan Februari 2026, sebuah komentar dari seorang pengguna Korea Selatan yang merujuk kepada aktor Indonesia Baskara Mahendra menjadi sumber kontroversi. Komentar tersebut, yang dianggap merendahkan beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia, memicu respons yang bukan hanya sekedar klarifikasi pribadi.

Kejadian ini berawal dari keluhan penggemar Korea Selatan mengenai aturan konser di Malaysia. Dinamika yang tumbuh dari keluhan ini dengan cepat menjadi topik perbincangan hangat di kawasan Asia Tenggara, dan menunjukkan bagaimana jaringan digital menciptakan resonansi yang melintasi batas geografis.

Untuk memahami fenomena ini, kita perlu melihat melalui lensa yang diperkenalkan oleh Manuel Castells dalam konsep masyarakat jaringan. Ia menyatakan bahwa “the network society is a society whose social structure is made of networks powered by microelectronics-based information and communication technologies” (Castells, 2010).

Struktur sosial berbasis jaringan memungkinkan individu terhubung dalam arus komunikasi yang simultan dan horizontal. Ketika sebuah komentar dianggap problematik, ia tidak lagi merupakan ekspresi individu, tetapi menjadi bagian dari arus informasi yang mengalir cepat lewat retweet, tanggapan, dan tangkapan layar yang dipublikasikan lintas komunitas digital.

Peran Infrastruktur Digital dalam Masyarakat Modern

Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan infrastruktur digital yang paling maju di dunia. Berdasarkan data dari International Telecommunication Union, tingkat penggunaan internet di negara ini telah mencapai lebih dari 97 persen populasi pada tahun 2024, menjadikannya salah satu yang tertinggi di dunia (ITU, 2024).

Infrastruktur yang solid ini menciptakan budaya partisipasi digital yang kuat di mana masyarakat secara aktif mengekspresikan opini mereka melalui media sosial. Sementara itu, Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara juga mengalami perkembangan penetrasi internet yang signifikan.

Laporan dari DataReportal pada tahun 2025 mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai sekitar 212 juta orang, atau lebih dari 75 persen populasi. Mayoritas kaum muda di negara ini sangat aktif di media sosial, menciptakan interaksi yang intens di dunia maya.

Interaksi antara dua ekosistem digital besar ini tidak sepenuhnya bebas dari gesekan budaya. Meskipun laporan Variety (2026) menyatakan bahwa konten dari Indonesia menunjukkan lonjakan yang signifikan, kesenjangan persepsi budaya tetap ada antara negara-negara dalam kawasan tersebut.

Respons dari netizen Indonesia, Malaysia, bahkan Filipina dan Thailand terhadap komentar yang dianggap merendahkan menunjukkan pola online activism yang semakin berkembang. Hashtag solidaritas bermunculan, dan diskusi mengenai stereotip budaya berlanjut, mengaitkan insiden ini dengan isu yang lebih luas tentang xenofobia dan homogenitas sosial di Korea Selatan.

Sejarah Sosial dan Tantangan Budaya

Aktivisme digital yang muncul bukan sekadar reaksi emosional, tetapi merupakan bentuk partisipasi kolektif dalam arena publik digital. Dalam konteks ini, soft power muncul melalui nilai dan legitimasi moral yang dibangun bersama. Nye berpendapat bahwa “soft power rests on the ability to shape the preferences of others” (Nye, 2004), yang menggambarkan bagaimana preferensi tersebut dibentuk melalui partisipasi publik.

Identitas sosial Korea Selatan sering kali dihubungkan dengan homogenitas etnis. Dalam beberapa tahun terakhir, survei yang dilakukan oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa opini negatif warga Korea Selatan terhadap China mencapai lebih dari 70 persen pada tahun 2023, mencerminkan ketegangan sosial yang kompleks di wilayah tersebut.

Dari perspektif ekonomi kreatif, dinamika ini semakin menarik untuk dianalisis. Selama dua dekade terakhir, Korea Selatan berhasil menerapkan pengaruh global melalui industri budaya, dengan ekspor konten budaya mencapai lebih dari 12 miliar dolar AS pada tahun 2023, terutama didorong oleh K-pop, drama, dan film.

Kesuksesan ini menarik perhatian dunia, sehingga menempatkan Korea Selatan sebagai salah satu kekuatan utama dalam diplomasi budaya kontemporer. Namun, pengaruh budaya tidak muncul dalam kekosongan, melainkan berinteraksi dengan persepsi publik dan sikap masyarakat terhadap komunitas global.

Kasus yang melibatkan Baskara Mahendra menunjukkan bagaimana dalam era globalisasi budaya, hubungan antara produsen dan konsumen menjadi lebih interaktif. Penonton di Asia Tenggara tidak lagi sekadar menjadi penerima pasif produk budaya, tetapi mereka turut serta dalam menyuarakan pendapat dan kritik.

Solidaritas Digital dan Masa Depan Hubungan Budaya

Aktivisme online yang muncul pada Februari 2026 menegaskan bahwa solidaritas digital dapat terbentuk secara organik. Tanpa arahan dari pusat, ribuan akun menyuarakan keberatan mereka, membuat dialog yang lebih reflektif tentang hubungan antara Asia Timur dan Asia Tenggara.

Percakapan ini mengarah pada pembahasan sensitivitas budaya dalam era ekonomi kreatif, di mana interaksi antarnegara tak hanya dilalui diplomasi formal, tetapi juga melalui kolom komentar dan linimasa media sosial. Setiap individu menjadi bagian dari percakapan tersebut.

Kejadian ini menjadi cermin dari bagaimana masyarakat jejaring berfungsi. Identitas kolektif, sentimen historis, dan kepentingan ekonomi kreatif saling berkaitan dalam ruang digital yang fleksibel. Masyarakat yang terhubung memungkinkan opini cepat menyebar, dan online activism menawarkan medium partisipasi yang lebih luas.

Dalam konteks globalisasi yang semakin erat, dialog lintas budaya kini tidak sepenuhnya ditentukan oleh negara. Dialog ini melibatkan jutaan individu yang berinteraksi melalui jaringan digital, merundingkan makna penghormatan, kesetaraan, dan keragaman dalam konteks percakapan global yang dapat mempengaruhi hegemoni budaya.

Dalam beberapa tahun ke depan, kita mungkin akan menyaksikan munculnya cancel culture atau gerakan boikot sebagai respon terhadap ketidakadilan. Meskipun tidak jelas apakah ini akan menjadi tren berkelanjutan, fenomena ini menciptakan kesadaran kolektif yang mungkin merupakan contoh nyata dari subtle soft power.