![Kasus Guru di Luwu Sulsel dalam Tinjauan Hukum Keuangan Negara](https://www.rincilokal.id/wp-content/uploads/2025/11/menteri-sekretaris-negara-prasetyo-hadi-wakil-ketua-dpr-ri-sufmi-dasco-ahmad-dan-kepala-badan-komuni.jpeg; charset="utf-8"-120x86.jpeg; charset="utf-8")
www.rincilokal.id – Genap satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berserta Kabinet Merah Putih mengemban tugas dalam memimpin negara dengan beragam kebijakan yang dikeluarkan. Dinamika pemerintahan yang bisa diibaratkan seperti roller coaster ini kerap membawa perasaan campur aduk di kalangan masyarakat, antara harapan dan realita. Sebagian besar masyarakat merasa tertekan akibat beragam kebijakan yang tidak mendukung perbaikan kesejahteraan mereka.
Beberapa kebijakan yang diambil, termasuk rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan penanganan masalah distribusi gas melon, sering kali memicu kritik. Walaupun ada juga hal-hal positif seperti peningkatan bantuan sosial yang sangat diharapkan oleh masyarakat menengah ke bawah, perjalanan selama setahun ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk pemerintah.
Apersepsi positif terhadap pemerintah tentu mesti diberikan sepanjang kebijakan yang diambil mampu membawa dampak baik. Bantuan sosial yang ditingkatkan sangat dibutuhkan sebagai p cushion bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, pemerintah seharusnya memperhatikan data dan efektivitas bantuan tersebut agar target tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar mungkin.
Kondisi Ekonomi Indonesia Dalam Setahun Terakhir
Meski ada beberapa langkah positif, masalah ekonomi tetap menjadi perhatian utama. Sejak satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tren yang mengkhawatirkan dan hampir tidak pernah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hanya di tahun 2022, Indonesia bisa memenuhi target pertumbuhan yang diharapkan, sementara di tahun-tahun lain hasilnya sangat mengecewakan.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2025, kinerja ekonomi yang tidak stabil menjadi indikasi bahwa strategi implementasi pemerintah masih kurang efektif. Konsumsi rumah tangga, yang biasanya menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, menunjukkan banyak fluktuasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat secara keseluruhan.
Memasuki tahun 2024, diperkirakan konsumsi rumah tangga akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Namun, fluktuasi tersebut menunjukkan adanya tekanan yang besar terhadap daya beli, yang harus diantisipasi agar tidak semakin memburuk.
Performa Fiskal dan Penerimaan Pajak yang Mengkhawatirkan
Dalam empat tahun terakhir, salah satu masalah utama ditemui pada penerimaan negara yang cenderung menurun. Penerimaan pajak pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan, di mana tercatat -4,4 persen dari target di awal tahun. Pada tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan penerimaan pajak menunjukkan hasil yang lebih baik, terutama di tahun 2023 yang tumbuh hingga 5,91 persen.
Kenapa penerimaan pajak begitu menurun? Penyebab utamanya adalah penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada berkurangnya konsumsi rumah tangga. Selama triwulan I dan II tahun ini, pertumbuhan konsumsi rumah tangga stagnan di bawah 5 persen, mencerminkan kondisi yang memprihatinkan.
Indeks keyakinan konsumen juga mengalami penurunan, dari 125 poin pada November 2024 menjadi hanya 114 poin di bulan September 2025. Ketika kondisi ini terjadi, penerimaan pajak, khususnya PPN, pun turun hingga 13 persen, menambah keparahan situasi fiskal yang ada.
Dampak pada Sektor Pemerintahan dan Pengeluaran
Pelemahan penerimaan pajak juga berdampak negatif terhadap belanja pemerintah. Realisasi belanja hanya mencapai 61,71 persen, yang merupakan angka terendah sejak tahun 2021. Situasi ini menunjukkan tidak optimalnya penyerapan anggaran yang seharusnya menjadi alat utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Ketidakoptimalan belanja negara dalam menyerap anggaran mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Jika belanja pemerintah lemah, multiplier effect terhadap ekonomi juga akan melemah, berakibat pada pertumbuhan yang lambat dan minimnya stimulus untuk masyarakat.
Rasio defisit APBN terhadap PDB mencatat -1,56 persen pada tahun 2025 yang menunjukkan meningkatnya tren pelebaran defisit. Hal ini menjadi sinyal negatif dalam upaya menjaga keseimbangan fiskal dan memelihara stabilitas ekonomi di masa depan.
Ketika kondisi fiskal melemah, sektor moneter juga tidak kebal dari dampak tersebut. Meskipun otoritas moneter telah menurunkan suku bunga secara agresif, sektor finansial tetap menemukan tekanan yang besar. Pertumbuhan kredit hanya mencapai 7,01 persen, jauh di bawah ekspektasi yang diharapkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
Kondisi Industri dan Ketenagakerjaan di Indonesia
Permintaan masyarakat yang lemah berdampak pada sektor industri, terutama manufaktur. Meskipun pemerintah mengklaim industri tersebut tumbuh, namun indikator lain menunjukkan sebaliknya. Indeks Purchasing Manager di sektor manufaktur menunjukkan aktivitas yang tidak ekspansif, menggambarkan kondisi yang kurang mendukung pertumbuhan tenaga kerja.
Satu dampak langsung dari keadaan ini adalah meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di awal pemerintahan Prabowo. Menurut data resmi, kasus PHK tumbuh hingga 32,19 persen, yang mencerminkan tantangan berat di pasar kerja saat ini.
Di sisi lain, masyarakat turut merasakan penurunan keyakinan terhadap ketersediaan lapangan kerja. Indeks ketersediaan pekerjaan menurut survei Bank Indonesia menunjukkan penurunan signifikan, memperlihatkan pesimisme di kalangan pencari kerja.
Walaupun realisasi investasi menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan mencapai 13,7 persen, tantangan lain muncul dari minat investasi asing. Investor asing sensitif terhadap stabilitas sosial, politik, dan ekonomi sebelum menanamkan modalnya. Gejolak di dalam negeri yang melanda bekas tahun berdampak pada keputusan investor, membuat mereka menunggu kejelasan kebijakan sebelum berinvestasi.
Refleksi dan Harapan untuk Kebijakan ke Depan
Refleksi satu tahun pemerintahan menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan menimbang ulang setiap kebijakan. Semua pihak di negara ini berharap arah kebijakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas mesti menjadi tujuan utama agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah perlu fokus pada program yang pro terhadap masyarakat, seperti program peningkatan gizi anak-anak serta pengembangan koperasi di desa. Evaluasi total terhadap program-program yang ada menjadi langkah penting agar dapat lebih tepat sasaran dan efektif.
Kebijakan perpajakan harus bisa berfungsi sebagai pengaman otomatis ketika menghadapi tekanan ekonomi. Dalam kondisi lesu, penurunan tarif pajak, termasuk PPN, bisa menjadi solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga perekonomian dapat lebih stabil.
Ketika pemerintah mempertimbangkan penurunan tarif PPN, dukungan masyarakat dapat diarahkan untuk kebijakan tersebut. Hal ini berpotensi menurunkan harga barang dan meningkatkan daya beli, menjadi ahlak yang diharapkan untuk pemulihan perekonomian yang lebih baik.
