www.rincilokal.id – Belakangan ini, negeri kita mengalami duka mendalam akibat berbagai demonstrasi yang meresahkan. Terutama, aksi protes yang terjadi di depan gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, menjadi cermin dari kegelisahan yang melanda masyarakat.
Ribuan pendemo tidak hanya bereaksi terhadap isu kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap fantastis, tetapi lebih akibat akumulasi berbagai masalah. Serangkaian persoalan seperti kecemasan ekonomi, pemangkasan anggaran, minimnya kesejahteraan sosial, dan fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda menjadi latar belakang aksi tersebut.
Dalam suasana ketidakpastian ini, insiden tragis yang melibatkan seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, menjadi sorotan. Kematian Affan di lokasi demonstrasi pada 28 Agustus 2025, saat berusaha mengambil ponselnya yang jatuh, menjadi simbol dari permasalahan lebih besar yang dihadapi oleh masyarakat dalam hubungannya dengan aparat kepolisian.
Menggali Akar Masalah Kematian Affan Kurniawan
Peristiwa tersebut menjadi bahan bakar kemarahan publik yang memunculkan pertanyaan besar tentang tanggung jawab aparat. Video yang merekam insiden tersebut memperlihatkan mobil taktis yang melaju tanpa rasa empati, bahkan setelah menabrak Affan.
Aksi demonstrasi yang berujung pada kematian Affan tidak dapat dianggap sebagai sebuah kecelakaan biasa. Kematian ini menjadi simbol bahwa institusi kepolisian belum sepenuhnya memenuhi tugasnya sebagai pelindung masyarakat.
Selain itu, dari perspektif hak asasi manusia, peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan di luar proses hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan komitmen internasional Indonesia dalam menjaga hak hidup setiap warganya.
Tuntutan Reformasi di Lingkungan Kepolisian
Menanggapi tragedi tragis ini, kemarahan publik terus meluas, dan banyak yang mempertanyakan legitimasi institusi kepolisian. Apakah Polri benar-benar melindungi masyarakat atau justru menjadi ancaman bagi mereka yang membiayai institusi tersebut lewat pajak?
Dalam konteks ini, frasa “Polri untuk Masyarakat” terkesan menjadi slogan kosong belaka. Tuntutan masyarakat akan transparansi dalam pengelolaan anggaran juga mengemuka, mengingat Polri mengusulkan tambahan anggaran yang sangat signifikan.
Namun, anggaran yang diusulkan harus disertai dengan pertanggungjawaban dan reformasi nyata dalam pelayanan publik agar mendatangkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Kenaikan anggaran tanpa diiringi perubahan kebijakan berpotensi memperkuat feodalisme di dalam kepolisian.
Pentingnya Transformasi Sistemik di Polri
Ketidakpuasan terhadap Polri yang memuncak setelah kematian Affan berujung pada tuntutan agar Kapolri mundur. Namun, pergantian pemimpin tidak cukup untuk menyelesaikan masalah mendasar.
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, solusi sejati harus datang dari reformasi sistemik yang membawa perubahan menyeluruh. Sistem yang buruk akan terus memproduksi kepemimpinan yang tidak memadai tanpa adanya upaya pembenahan.
Reformasi tidak hanya tentang pergantian kursi, melainkan juga menuntut tempat bagi perubahan kultur dan tata kelola. Pendidikan kepolisian, mulai dari rekrutmen hingga pelatihan, harus berfokus pada prinsip-prinsip etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Refleksi atas Tragedi Affan Kurniawan
Kematian Affan Kurniawan mewakili ketidakadilan yang dirasakan oleh banyak orang. Ia bukan hanya sekadar angka dalam statistik, melainkan gambaran nyata dari kegagalan institusi kepolisian dalam menjalankan fungsinya.
Dalam konsep keadilan, masyarakat berhak mendapat perlindungan dan rasa aman dari aparat yang dibayar lewat pajak mereka. Jika tidak ada perubahan fundamental, maka rasa ketidakadilan ini akan terus berlanjut, menciptakan generasi selanjutnya yang akan menjadi korban.
Selagi pandangan kepolisian cenderung menganggap masyarakat sebagai objek represi, maka jalan menuju keadilan akan terasa semakin terjal dan penuh rintangan. Dalam dunia yang ideal, institusi kepolisian seharusnya berfungsi sebagai pelindung, bukan penghalang keadilan.
