![Menyimpang dan Retaknya Kontrak Sosial dalam Leviathan](https://www.rincilokal.id/wp-content/uploads/2025/09/aksi-demonstrasi-di-depan-markas-satuan-brimob-polda-metro-jaya-di-kwitang-jakarta-pusat-memanas-mas.jpeg; charset="utf-8"-120x86.jpeg; charset="utf-8")
www.rincilokal.id – Isu mengenai burden sharing kembali menjadi perbincangan hangat setelah adanya tawaran dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk berbagi beban finansial dalam mendukung program-program prioritas. Pertanyaan besar di benak publik adalah: Apakah langkah ini akan membawa dampak positif bagi perekonomian, atau justru sebaliknya? Jawabannya bervariasi, tergantung pada cara dan upaya yang diambil dalam implementasinya.
Pada tahun 2020, skema burden sharing menuai berbagai skeptisisme, dengan banyak yang berpendapat bahwa langkah ini akan memicu inflasi tinggi dan memperburuk defisit neraca berjalan. Meski demikian, realitas yang terjadi cukup mengejutkan, di mana skema ini berhasil dilaksanakan tanpa menimbulkan efek negatif yang signifikan.
Selama pandemi Covid-19, alih-alih menghadapi inflasi, Indonesia justru merasakan deflasi. Meskipun total alokasi untuk burden sharing mencapai Rp 1.000 triliun, kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia berhasil meraih surplus neraca berjalan pada tahun 2021, yang mencatat angka 0,3% dari PDB.
Menelusuri Kebijakan Burden Sharing di Tahun 2020
Kebijakan ampunan fiskal semacam ini terbukti efektif menghadapi tantangan unik di tengah situasi krisis. Perekonomian tidak hanya mempertahankan stabilitas, tetapi juga perlahan bangkit. Pengurangan tarif bunga utang pemerintah yang terjadi saat itu berhasil menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk pertumbuhan kembali.
Memasuki periode pemulihan, pemerintah tampak dapat kembali ke jalur yang lebih stabil. Dengan demikian, pasar pun memberikan respons positif, mengharapkan pemulihan yang berkelanjutan. Ini adalah saat di mana kepercayaan kepada kebijakan moneter dan fiskal kembali terbangun.
Evaluasi pasca-pemulihan menunjukkan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia berhasil mengelola situasi dengan baik. Kebijakan proaktif dan responsif ini menciptakan persepsi positif di kalangan pelaku pasar, sekaligus membuktikan bahwa intervensi yang terukur bisa menguntungkan.
Pandangan ke Depan: Rencana Burden Sharing 2025
Namun, bagaimana dengan kebijakan burden sharing yang akan datang di tahun 2025? Situasinya akan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan keadaan mendesak di tahun 2020. Meskipun ekonomi tumbuh positif, masih ada tantangan yang perlu dihadapi.
Hasil pertumbuhan yang moderat sekitar 5% belum sepenuhnya menghampiri tren jangka panjang sebelum Covid-19. Hal ini menunjukkan adanya output gap yang masik negatif meskipun dalam ukuran yang lebih kecil. Pemerintah juga harus waspada terhadap potensi inflasi, menunjukkan bahwa kontrol terhadap harga pangan dan energi tetap krusial.
Dalam konteks tersebut, banyak kebutuhan belanja besar harus diperhatikan, terutama untuk program-program vital seperti Makan Bergizi Gratis. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah, yang tentu memerlukan ruang untuk biaya tambahan di tengah pembatasan anggaran yang ada.
Peran Bank Indonesia dalam Struktur Kebijakan Baru
Bank Indonesia saat ini memiliki mandat yang lebih luas, tak hanya menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar, tetapi juga mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Di bawah Undang-Undang P2SK yang baru, independensi BI dijamin, dan keputusannya harus melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Implementasi burden sharing di masa mendatang tidak dapat dilakukan sembarangan dan perlu tetap memperhatikan stabilitas finansial. BI diharapkan hanya akan membeli lonjakan utang pemerintah untuk tujuan moneter dan menjaga likuiditas pasar.
Untuk 2025, diusulkan skema baru di mana penambahan bunga pada rekening pemerintah di Bank Indonesia akan dilakukan, khususnya untuk mendukung sektor vital seperti Koperasi Desa. Ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya, yang lebih langsung berdampak pada pasar obligasi.
Memastikan Keberlanjutan dan Dampak Positif
Menjelang penerapan burden sharing, memperhatikan dampak jangka panjang menjadi sangat penting. Kesehatan keuangan BI akan menjadi sorotan utama, di mana akumulasi surplus dan kekuatan modal menjadi penentu risiko di masa depan.
Komunikasi yang baik dan transparansi dalam kebijakan sangat diperlukan agar keberhasilan burden sharing dapat terukur. Hal ini berujung pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar yang merupakan indikator penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Pengukuran sukses tidak hanya dilihat dari aspek finansial, tetapi juga dari indikator sosial, seperti penurunan angka pengangguran dan peningkatan daya beli masyarakat. Dengan pendekatan yang hati-hati, diharapkan kebijakan ini dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan dampak negatif.
Akhir kata, tantangan yang dihadapi di tahun 2025 mungkin tidak seberat saat pandemi, namun tetap memerlukan strategi berpikir yang mendalam. Memahami kondisi global yang terus berubah adalah kunci bagi pemerintah dan sektor swasta dalam beradaptasi terhadap dinamika terkini.
Meskipun harus berhati-hati, harapan untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap ada. Bank Indonesia diharapkan untuk memperhatikan kebijakan suku bunga dengan seksama, untuk mendukung penguatan nilai tukar dan kesejahteraan masyarakat. Semoga pelaksanaan burden sharing di tahun mendatang mampu berjalan dengan baik demi kemaslahatan bersama.
