Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang direncanakan berlaku pada tahun 2025 telah memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Dalam Konferensi Pers yang diadakan di Jakarta, dua pejabat tinggi menyatakan bahwa perubahan ini merupakan langkah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
Dalam konteks perekonomian saat ini, pertanyaan mendasar muncul: apakah kenaikan PPN ini benar-benar diperlukan dan akan berdampak positif bagi perekonomian nasional? Banyak yang skeptis, mengingat beban pajak ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Dampak Kenaikan PPN Terhadap Masyarakat
Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% ini diharapkan tidak hanya berdampak pada barang mewah namun juga pada hampir semua barang dan jasa yang dikenakan pajak. Hal ini menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat, terutama klas menengah. Direktur sebuah lembaga riset menekankan bahwa rata-rata tambahan pengeluaran bulanan dapat mencapai lebih dari Rp 350.000 untuk keluarga di kelas menengah, sementara keluarga di bawah garis kemiskinan mungkin harus menambah pengeluaran hingga Rp 100.000 per bulan.
Jelas bahwa kenaikan ini akan semakin menekan daya beli masyarakat yang sudah berada dalam kondisi tertekan. Efek inflasi dari kenaikan pajak ini semakin parah ketika pertumbuhan gaji tidak sebanding dengan peningkatan pengeluaran, yang hanya tumbuh sekitar 3,5% per tahun. Hal ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah perlu dievaluasi secara lebih mendalam, agar tidak memperburuk kondisi perekonomian.
Pandangan Pelaku Usaha dan Upaya Stimulus
Pelaku usaha juga berada di garis depan menghadapi dampak dari kenaikan PPN. Menurut Asosiasi Pengusaha, jika pemerintah tetap melaksanakan kenaikan ini dalam situasi perekonomian yang sulit, daya beli masyarakat akan terus menurun. Ini bisa mengakibatkan penurunan penjualan yang signifikan, berimbas pada kinerja sektor riil.
Pemerintah pun mencoba menawarkan paket stimulus untuk meredam dampak kenaikan tarif PPN, seperti bantuan beras dan diskon listrik. Namun, ada pendapat yang mengatakan bahwa langkah-langkah ini mungkin hanya efektif dalam jangka pendek. Untuk menjaga momentum konsumsi, dibutuhkan kebijakan yang lebih berkelanjutan, seperti subsidisasi kebutuhan dasar dan insentif pajak tambahan.
Penting untuk ditekankan bahwa kenaikan PPN dapat memengaruhi daya saing Indonesia di pasar internasional. Negara-negara tetangga yang memiliki tarif PPN lebih rendah berpotensi menarik perhatian investor, mengakibatkan produk-produk Indonesia kesulitan bersaing di pasar regional.
Misalnya, di kawasan ASEAN, saat tarif PPN Indonesia meningkat menjadi 12%, Indonesia akan setara dengan Filipina sebagai negara dengan tarif PPN tertinggi, yang bisa menjadi masalah bagi daya saing produk-produk lokal.
Menarik untuk mendengarkan pendapat berbagai kalangan mengenai kebijakan ini. Sebagai contoh, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi mengekspresikan kekhawatiran bahwa keputusan ini hanya akan membebani masyarakat kecil. Mereka meminta pemerintah untuk tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari kebijakan ini.
