www.rincilokal.id – Di akhir tahun 2025, demonstrasi besar-besaran mulai berkobar di berbagai kota Iran, memicu perhatian global. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang berlarut-larut ditambah dengan krisis ekonomi yang terus memburuk menjadi pemicu utama aksi tersebut.
Keadaan semakin tegang ketika Iran menghadapi tekanan internasional terkait penanganan protes oleh pemerintah. Teheran menegaskan, kerusuhan yang terjadi tidak murni berasal dari rakyat, tetapi juga disusupi oleh intervensi asing, khususnya dari Amerika Serikat.
Pemerintah Iran mencurigai adanya provokasi dan hasutan dari Washington yang bertujuan untuk menciptakan destabilisasi. Kecurigaan tersebut tidak tanpa dasar, mengingat sejarah panjang Iran yang pernah mengalami campur tangan asing yang berdampak besar terhadap stabilitas negaranya.
Sejarah Intervensi Asing dalam Politik Iran yang Kontroversial
Sejak lama, Iran telah merasakan dampak intervensi asing dalam urusan politiknya. Sebuah peristiwa penting yang menunjukkan hal tersebut adalah kudeta terhadap Perdana Menteri Mohammad Mossadegh pada tahun 1953. Keterlibatan Amerika Serikat dalam kudeta ini menjadi catatan hitam dalam sejarah Iran.
Setelah Iran merdeka pada tahun 1941, pengaruh AS terhadap pemerintahan sangat terlihat melalui dukungannya kepada Dinasti Pahlavi. Pada masa itu, Mohammad Reza Pahlavi dikenal luas sebagai sosok yang berada di bawah bayang-bayang Washington.
Namun, pola ini berubah ketika Mossadegh terpilih sebagai Perdana Menteri pada tahun 1951. Dia membawa gagasan nasionalisasi industri minyak yang menjadi ancaman serius bagi kepentingan Barat, terutama Inggris.
Nasionalisasi Minyak dan Respon Barat yang Kuat
Gagasan Mossadegh untuk nasionalisasi industri minyak bersaing langsung dengan kepentingan asing yang telah lama menguasai sumber daya alam Iran. Sejak abad ke-19, industri minyak dikuasai oleh perusahaan Inggris, yang selama ini mengambil hasil bumi tanpa memberikan keuntungannya kepada rakyat Iran.
Dalam pandangan Mossadegh, masalah ini bukan sekadar ekonomi, tetapi juga menyentuh kedaulatan politik bangsa. Dia berjuang untuk mengubah keadaan tersebut, mendukung ide nasionalisasi dengan dukungan publik yang massif.
Pada tanggal 20 Maret 1951, Undang-Undang Nasionalisasi Minyak disahkan, yang langsung memicu kepanikan di kalangan masyarakat Barat. Melihat potensi krisis energi global, Inggris merespons cepat dengan berbagai tindakan, termasuk embargo minyak dan pembekuan aset.
Pancaran Kekuatan CIA dan MI6 dalam Menghadapi Mossadegh
Aksi Mossadegh dipandang sebagai ancaman serius oleh CIA dan MI6, yang tidak terima dengan kebijakan nasionalisasi tersebut. Dengan cepat, mereka meluncurkan Operation Ajax untuk menjatuhkan Perdana Menteri yang semakin dianggap otoriter.
Dokumen resmi CIA menyebutkan bahwa Mossadegh mulai menunjukkan tanda-tanda kebijakan yang lebih tegas dan dikatakan berubah menjadi sosok yang otoriter. Hal ini dijadikan dasar untuk membenarkan campur tangan mereka dalam politik Iran.
Di antara tanggal 15 hingga 19 Agustus 1953, kerusuhan besar meletus di Teheran. Mossadegh akhirnya digulingkan, dan fasilitas minyak nasional yang telah dinasionalisasi kembali jatuh ke tangan asing. Ironisnya, saat itu publik tidak menyadari adanya intervensi asing di balik gelombang protes tersebut.
Dampak Kudeta dan Pemulihan Hubungan Diplomatik
Setelah kudeta, Iran kembali berada di bawah kendali asing, sebuah situasi yang dirasakan sebagai pengkhianatan oleh banyak warga. Mossadegh sendiri berakhir dalam penjara, dan nasibnya menjadi simbol dari perlawanan terhadap intervensi asing.
Selama bertahun-tahun setelah peristiwa tersebut, banyak warga Iran dan akademisi meneliti dan menganalisis dampak kudeta terhadap pemerintahan dan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kesadaran akan pentingnya kedaulatan politik mengemuka di tengah masyarakat.
Proses pemulihan hubungan diplomatik antara Iran dan negara-negara Barat berlangsung lambat, seiring dengan meningkatnya ketegangan di wilayah ini. Masyarakat Iran terus berjuang untuk mendapatkan suara dan kontrol atas sumber daya mereka sendiri dalam menghadapi dominasi asing.
