www.rincilokal.id – Jakarta, dalam beberapa tahun terakhir perhatian terhadap alokasi anggaran sektor kesehatan semakin meningkat. Sejumlah ekonom mulai mengemukakan kekhawatiran terkait proporsi dana yang dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar kesehatan masyarakat.
Ketua Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia, Prof. Hasbullah Thabrany, mengingatkan bahwa alokasi dana kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 hanya mencapai sekitar Rp114 triliun. Jumlah tersebut sangat kurang jika dibandingkan dengan total belanja negara yang mencapai Rp3.000 triliun.
Hasbullah mencatat bahwa porsi dana kesehatan tersebut baru sekitar 1,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di sisi lain, negara-negara seperti Thailand dan China telah mengalokasikan sebagian dana kesehatan mencapai 3% dari PDB mereka, yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pendanaan kesehatan di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa jika alokasi input untuk kesehatan rendah, maka hasil atau outcome yang diharapkan juga akan jauh dari memuaskan. Hal ini menjadi masalah yang telah berlangsung selama dua dekade terakhir dan perlu segera ditangani.
Mendapatkan Prioritas dalam Alokasi Anggaran Sektor Kesehatan
Manajer Ekonomi Kesehatan Kemenkes, Bayu Teja, mengakui bahwa anggaran untuk sektor kesehatan memang terbatas. Kemenkes berupaya memastikan bahwa dana yang ada digunakan untuk program-program yang prioritas, seperti pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kemenkes juga menekankan pentingnya penyediaan layanan vaksin, pendidikan dokter spesialis, serta inisiatif cek kesehatan gratis yang diluncurkan tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang kurang mampu.
Bayu menjelaskan bahwa fokus anggaran tersebut ditujukan untuk 98,6 juta jiwa masyarakat miskin, serta untuk menyediakan vaksin dan obat yang diperlukan. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan akses layanan kesehatan yang lebih berkualitas.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kemenkes mempersiapkan berbagai alternatif pendanaan untuk proyek besar. Misalnya, untuk meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah terpencil, masyarakat dapat memanfaatkan skema pinjaman, hibah, serta dana dari Badan Layanan Umum (BLU).
Kombinasi antara dana Rupiah Murni, dana BLU, hibah, dan pinjaman menjadi strategi penting dalam menutup celah pendanaan yang ada. Melalui pendekatan ini, kementerian berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
Tantangan dalam Pemanfaatan Data Kesehatan Nasional
Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman, Prof. dr. Budi Aji, juga menyoroti tantangan lain yang dihadapi, yaitu rendahnya pemanfaatan data kesehatan. Meskipun sudah ada berbagai program digital seperti Satu Sehat dan Indonesia Sehat, data yang telah dikumpulkan masih belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengukur efektivitas program yang ada.
Menurutnya, salah satu contohnya adalah program Makan Bergizi (MBG) yang ditujukan untuk menurunkan kasus stunting. Belum ada informasi yang memadai mengenai seberapa efektif program tersebut dalam mencapai tujuannya, sehingga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pihak terkait.
Pentingnya interoperabilitas sistem data menjadi sorotan utama, agar puskesmas dan rumah sakit daerah mampu memanfaatkan informasi secara real time. Dengan demikian, pengambilan keputusan medis dan kebijakan dapat dilakukan dengan akurat dan cepat.
Dari sisi lain, Eri Setiawan mengingatkan bahwa setelah kebijakan mandatory spending dihapus, kewajiban anggaran kesehatan minimum tidak lagi dipatuhi. Selain itu, sistem anggaran yang kini mengikuti program menjadi tantangan tersendiri bagi pemenuhan layanan dasar kesehatan.
Dalam situasi ini, Bayu menegaskan bahwa perubahan paradigma dari mandatory spending ke money follow program justru membuat pemerintah lebih fokus pada efektivitas program yang diambil. Sebelumnya, timbul kekhawatiran mengenai bagaimana jika anggaran dipotong terus-menerus dan berdampak pada layanan kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas.
Peningkatan Sistem Kesehatan Dasar di Tahun 2026
Bayu menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun penting bagi penguatan sistem kesehatan dasar di Indonesia. Fokus utama mencakup peningkatan fasilitas rumah sakit di daerah tertinggal, penyediaan alat standar di puskesmas, serta peningkatan deteksi informasi mengenai tuberkulosis atau TB.
Dalam hal ini, penanganan empat penyakit katastropik, yaitu jantung, stroke, kanker, dan gagal ginjal, juga menjadi perhatian khusus. Keempat penyakit tersebut adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia, sehingga perlu ada tindakan pencegahan yang lebih baik untuk menanganinya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efisiensi dalam pembiayaan JKN dapat terwujud. Bayu menekankan pentingnya penciptaan kondisi di mana masyarakat semakin sehat tanpa adanya beban yang terlalu berat pada sistem pembiayaan kesehatan.
Secara keseluruhan, perbaikan dan penguatan sektor kesehatan menjadi sangat penting untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Terlebih, dengan adanya anggaran yang sudah disusun, pemerintah akan terus berupaya memaksimalkan semua potensi yang ada.
Kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi, dan oleh karena itu, setiap upaya perlu dilakukan untuk menjamin layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat.
