www.rincilokal.id – Pada tahun 2020, Presiden Amerika Serikat mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian di Gaza, yang mengundang berbagai negara untuk bergabung. Banyak yang menilai langkah ini sebagai usaha untuk menciptakan “PBB Baru”, mengingat pergerakan Trump yang kian menjauh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah menarik AS keluar dari berbagai lembaga PBB yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan nasional.
Langkah ini mengingatkan kita pada tindakan yang diambil Indonesia hampir enam dekade silam. Saat itu, Indonesia juga pernah mendirikan organisasi tandingan PBB yang dikenal sebagai Conference of the New Emerging Forces (CONEFO), sebagai respons terhadap kekecewaan Soekarno terhadap kinerja PBB.
Pendirian CONEFO pada 7 Januari 1965 berakar dari ketidakpuasan Soekarno terhadap keberpihakan PBB yang dianggap melayani kepentingan negara-negara kolonial. Soekarno melihat perlunya sebuah forum baru yang dapat menampung suara negara-negara baru dan mempertahankan kedaulatan mereka.
Dalam pandangannya, PBB bukan hanya lembaga yang tidak netral, tetapi juga berperan sebagai instrumen neokolonialisme. Dalam bukunya, seorang pengamat sejarah, Ida Anak Agung Gde Agung, menjelaskan bahwa Soekarno berpendapat bahwa kebijakan PBB sangat terpengaruh oleh kepentingan negara-barang itu.
Puncak ketidakpuasan ini semakin terlihat ketika Soekarno mulai menarik Indonesia dari beberapa lembaga di bawah PBB, seperti WHO dan IMF. Penarikan tersebut bukan tanpa konsekuensi; Indonesia harus melepas bantuan internasional yang sangat dibutuhkan dan keuntungan lain yang menyertainya.
Melihat Sejarah Pendirian CONEFO dan REFO
CONEFO hadir sebagai alternatif yang mengusung prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan untuk negara-negara yang baru merdeka. Soekarno ingin menciptakan wadah bagi negara-negara tersebut agar suara mereka tidak terpinggirkan dalam tatanan dunia yang didominasi negara-negara Barat.
Organisasi ini disebut sebagai New Emerging Forces (NEFO), bertentangan dengan Old Established Forces (OLDEFO) yang diidentifikasi sebagai kekuatan-kekuatan kolonial yang masih bertahan. Dalam pandangan Soekarno, NEFO bisa menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan dan hak-hak negara berkembang.
Pengakuan terhadap NEFO pun semakin menguat setelah Indonesia memperhatikan perkembangan politik di Asia Tenggara, yang cukup mengkhawatirkan di masa itu. Terlebih saat PBB memberikan keanggotaan Dewan Keamanan kepada Malaysia, yang dianggap sebagai bagian dari agenda kolonialisme baru.
Perseteruan Indonesia-Malaysia yang dimulai sejak tahun 1961 menjadi salah satu latar belakang penting terbentuknya CONEFO. Sejarawan M.C. Ricklefs menyatakan bahwa Soekarno melihat upaya pembentukan Federasi Malaysia sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan Indonesia yang sedang berjuang untuk mempertahankan integritas wilayahnya.
Keputusan PBB untuk mengakui Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan akhirnya menjadi puncak dari ketidakpuasan Soekarno. Pada hari deklarasi CONEFO, Soekarno secara resmi mengumumkan keputusan untuk menarik Indonesia dari PBB, sebuah langkah yang cukup menggemparkan dunia internasional.
Dampak dan Reaksi Terhadap Pendirian CONEFO
Keputusan Indonesia untuk mendirikan organisasi tandingan PBB ini jelas menarik perhatian internasional dan menimbulkan berbagai reaksi. Banyak yang memandangnya sebagai tindakan provokatif, tetapi ada pula yang memberikan dukungan terhadap visi baru Soekarno untuk negara-negara yang baru merdeka.
Dengan pembentukan CONEFO, Soekarno berharap dapat menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dan mengkomunikasikan kebutuhan negara berkembang kepada dunia. Sejak saat itu, negara-negara seperti China, Korea Utara, dan Vietnam Utara menjadi anggota awal organisasi ini.
Sayang, perjalanan CONEFO tidak berlangsung lama. Dengan adanya perubahan politik domestik dan peralihan kekuasaan menuju Soeharto, arah politik luar negeri Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Kepemimpinan Soeharto membawa Indonesia kembali ke pangkuan PBB dan mengubah fokus kebijakan luar negeri.
Pada 28 September 1966, setelah dua tahun terasing, Indonesia resmi diterima kembali sebagai anggota PBB. Kembalinya Indonesia ke panggung internasional ini menandai akhir dari eksperimen CONEFO dan menyisakan kesan mendalam dalam sejarah diplomasi Indonesia.
Pelajaran dari Sejarah dan Impak Masa Depan
Sejarah CONEFO menunjukkan bahwa langkah berani dapat diambil sebagai respons terhadap ketidakadilan di tingkat global. Meskipun keberadaan CONEFO tidak bertahan lama, gagasan tersebut memberikan pelajaran berharga bagi diplomasi Indonesia dan posisi negara-negara berkembang di arena internasional.
Dengan memperhatikan dinamika politik global saat ini, penting untuk mendiskusikan kembali semangat yang ada dalam pendirian CONEFO. Kebutuhan untuk menciptakan forum yang lebih inklusif bagi negara-negara berkembang tetap relevan, terutama dalam menghadapi tantangan global yang kompleks.
Keberanian Soekarno untuk mengambil langkah yang tidak konvensional menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Kesediaan untuk mempertaruhkan posisi diplomatik demi membela kepentingan nasional seharusnya terus diingat dalam konteks politik luar negeri saat ini.
Meskipun tantangan dan realitas politik saat ini berbeda, pemahaman terhadap sejarah dan langkah-langkah yang ditempuh oleh para pemimpin sebelumnya dapat menjadi panduan bagi komplemen politik luar negeri kita di masa depan. Mengapresiasi sejarah tersebut tidak hanya penting bagi seorang sejarawan tetapi juga bagi generasi muda yang akan membawa kesinambungan perjuangan bangsa.
