Pelukan untuk Diaspora Berujung pada Seleksi Berdasarkan Status Keuangan

BacaJuga

Faktor Penting Kesiapan Operasional Sistem Senjata Terbaru

Stunting di Desa dan Obesitas di Kota

www.rincilokal.id – Di tengah hiruk-pikuk pembicaraan tentang keberadaan diaspora Indonesia, para pejabat pemerintah melontarkan gagasan mengenai “Kewarganegaraan Global Indonesia” (GCI). Ide ini terlihat sebagai sebuah upaya untuk menjalin kembali hubungan emosional dengan jutaan anak bangsa yang tinggal di luar negeri, mengingat betapa beragamnya latar belakang mereka.

Namun, ketika menggali lebih dalam, gagasan ini tampak belum dilengkapi dengan acuan hukum yang konkret. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 menjadi titik acuan terdekat, tetapi sayangnya, hal ini memberikan gambaran yang kurang persuasif mengenai kebijakan tersebut dan hanya berfokus pada aspek investasi.

Kebijakan GCI yang dicanangkan memiliki nuansa yang berbeda dengan harapan masyarakat. Meski diiklankan sebagai upaya menghubungkan kembali dengan diaspora, banyak yang merasa bahwa ini lebih pada sisi investasi ketimbang menciptakan ruang bagi mereka untuk kembali ke kampung halaman.

Pertimbangan Hukum dan Aspek Emosional Diaspora

Di balik semangat membangun GCI, terdapat kenyataan bahwa belum ada regulasi yang mendukung ikatan emosional dengan diaspora secara efektif. Kebijakan ini seolah terpisah dari realitas banyak warga Indonesia di luar negeri yang merindukan kampung halaman mereka tanpa harus memiliki modal investasi besar.

Diskusi kebijakan di lingkungan pemerintahan menunjukkan bahwa akses GCI ini akan menjadi eksklusif bagi mereka yang bisa berinvestasi, menciptakan kesan bahwa hanya kelompok tertentu yang diutamakan. Ini menjadikan kehadiran GCI terkesan lebih sebagai upaya untuk menarik investasi daripada merangkul seluruh diaspora yang ada.

Secara konseptual, ini menciptakan ketidakadilan yang jelas. Banyak orang yang merupakan duta budaya dan promotor positif Indonesia di luar negeri tidak bisa merasakan manfaat dari GCI hanya karena tidak memiliki kualifikasi keuangan yang ditetapkan.

Perbandingan dengan Kebijakan di Negara Lain

Kalau kita melihat kebijakan GCI, bisa dilihat bahwa mayoritas diaspora Indonesia terjebak di dalam lingkaran yang sempit. Jumlah besar diaspora, diperkirakan mencapai 8 hingga 9 juta orang, banyak yang berprofesi di sektor menengah dan bukan sebagai investor kaya. Dengan syarat investasi yang tinggi, hanya sedikit dari mereka yang akan diizinkan untuk merasakan manfaat dari GCI.

Membandingkan dengan negara lain, seperti India dengan kebijakan “Overseas Citizenship of India” (OCI) yang ramah dikunjungi, menunjukkan perbedaan fundamental. OCI memungkinkan individu dari diaspora untuk mendapatkan akses tanpa biaya berlebihan dan tanpa syarat investasi, menjadikan mereka merasa diakui dan terhubung dengan negara asal mereka.

Seharusnya, Indonesia dapat menarik pelajaran dari pendekatan ini. Sebuah kebijakan yang inklusif berpotensi menciptakan jembatan yang lebih kuat antara diaspora dan negara, serta membawa keuntungan yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Potensi Kehilangan Nilai Kemanusiaan dalam Kebijakan Diaspora

Ketika kebijakan GCI lebih difokuskan pada investasi, hal ini tidak hanya menutup kemungkinan bagi para diaspora tetapi juga mengabaikan potensi besar yang bisa ditawarkan oleh mereka. Ikatan emosional sering kali berpengaruh lebih besar dalam hal kolaborasi, perkembangan budaya, serta inovasi di berbagai bidang.

Indonesia seharusnya mempertimbangkan bahwa koneksi antara manusia adalah suatu hal yang jauh lebih penting dibandingkan sekadar investasi finansial. Dengan mengukir kebijakan yang lebih inklusif, negara akan mendapatkan dampak yang lebih positif, seperti peningkatan wisata, kolaborasi riset, dan jaringan bisnis yang lebih luas.

Sungguh disayangkan jika Indonesia kehilangan kesempatan untuk menciptakan jaringan yang kuat dengan diaspora, yang selama ini telah berkontribusi pada reputasi dan citra positif bangsa di mata dunia.

Pilihan Politik yang Menentukan Masa Depan Diaspora

Penting untuk menyadari bahwa emisi GCI memunculkan beberapa pertanyaan mendasar dalam konteks hukum dan kebijakan di Indonesia. Meskipun kewarganegaraan ganda dilarang, tidak sedikit negara yang mampu menciptakan model kebijakan yang inklusif tanpa melanggar konstitusi mereka.

Dalam hal ini, ketiadaan model yang ramah bagi diaspora jelas menunjukkan preferensi politik dan orientasi kebijakan yang perlu dipertanyakan. Apakah Indonesia ingin menjadi inklusif ataukah penggerak investasi semata?

Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih bersahabat, Indonesia berpotensi membuka jalan menuju hubungan yang lebih harmonis dengan diaspora, di mana setiap individu merasa dihargai dan terhubung dengan tanah air mereka tanpa batasan finansial yang ketat.