![Rencana Pengadaan Jet Tempur Indonesia 2025-2029 yang Perlu Diperhatikan](https://www.rincilokal.id/wp-content/uploads/2025/06/rafale-c-pesawat-tempur-multi-peran-buatan-dassault-aviation-dari-prancis-di-pameran-industri-pertah.jpeg; charset="utf-8"-120x86.jpeg; charset="utf-8")
www.rincilokal.id – Pemerintah Indonesia memiliki ambisi untuk mengembangkan fasilitas waste to energy secara besar-besaran, dengan alasan untuk menanggulangi masalah sampah yang semakin menggunung serta mendukung transisi energi. Dalam rangka pencapaian ini, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia telah menerbitkan Patriot Bond sebagai sumber pembiayaan proyek ini, serta menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan proyek-proyek waste to energy.
Dengan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2025 yang mencatat 36 juta ton sampah di 335 kota dan kabupaten di Indonesia, hanya 32% sampah yang terkelola dengan baik. Situasi ini bisa mengancam lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, terutama di sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) yang semakin penuh.
Di tengah upaya tersebut, muncul berita mengejutkan dari warga sekitar proyek Refuse Derived Fuel (RDF) yang sedang uji coba di Rorotan, Jakarta. Warga melaporkan bau menyengat yang disebabkan oleh proses pengolahan, di mana beberapa anak mengalami gangguan pernapasan akibat dampak dari proyek tersebut.
Tantangan Resolusi Pengelolaan Sampah dan Energi Bersih
Pemanfaatan proyek waste to energy seharusnya menjadi solusi untuk pengelolaan sampah dan perlindungan terhadap lingkungan, serta membantu mengurangi tekanan di TPA. Namun, pemerintah tampaknya lebih berfokus pada pembangkitan energi sebagai bonus, padahal ini bukanlah langkah yang tepat untuk menuju energi bersih yang berkelanjutan.
Sampah yang dibakar dalam fasilitas waste to energy tidak hanya berasal dari organik, tetapi juga mencakup campuran plastik, yang merupakan produk turunan dari minyak bumi. Dorongan terhadap penggunaan proyek waste to energy berpotensi mendorong peningkatan permintaan terhadap sampah sebagai bahan baku energi, yang berlawanan dengan tujuan utama untuk mengurangi timbunan sampah.
Keberadaan proyek ini juga mengalihkan perhatian dari upaya pengurangan produk sampah, terutama dari plastik sekali pakai, dan malah memperkuat ketergantungan pada industri minyak bumi. Hal ini bisa menyebabkan Indonesia terjebak dalam masalah sampah yang sama, hanya dengan pendekatan yang berbeda.
Risiko Emisi dan Dampak Kesehatan
Pada fasilitas waste to energy, insinerator berfungsi untuk membakar sampah pada suhu tinggi guna menghasilkan energi. Proses ini ternyata memproduksi banyak emisi, seperti CO₂ dan polutan yang berbahaya, yang dapat setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pembakaran batu bara, tergantung pada teknologi yang digunakan dan kandungan bahan bakar.
Senyawa beracun seperti dioksin dan furan juga dihasilkan dari proses pembakaran ini, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius seperti kanker dan gangguan hormon. Lebih memprihatinkan lagi, logam berat dan partikel halus yang dilepaskan dapat merusak sistem saraf, paru-paru, serta meningkatkan risiko penyakit jantung.
Abu sisa pembakaran juga seharusnya diperlakukan sebagai limbah berbahaya yang memerlukan penanganan yang tidak hanya mahal tetapi juga berisiko tinggi. Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan kebocoran abu dapat mencemari udara dan air, mengindikasikan bahwa insinerator tidak benar-benar memusnahkan sampah, melainkan memindahkan polusi dari satu bidang ke lainnya.
Arah Kebijakan dan Ekonomi Energi yang Berkelanjutan
Pemerintah melalui Perpres 109/2025 memberikan legitimasi bagi ekspansi proyek waste to energy tanpa memberikan mekanisme evaluasi emisi yang jelas. Ini berpotensi menciptakan masalah baru dalam kebijakan energi bersih dan komitmen iklim yang harus dipenuhi Indonesia, terutama mengingat tantangan besar yang dihadapi.
Danantara telah memilih tujuh lokasi dari rencana 33 proyek waste to energy yang akan didanai, yang diperkirakan memerlukan biaya besar hingga Rp 91 triliun. Meskipun ada klaim yang menunjukkan potensi ekonomi, biaya yang sangat tinggi ini mendorong perhatian untuk alternatif energi terbarukan lainnya yang lebih efisien dan murah seperti tenaga surya.
Data menunjukkan bahwa biaya energi dari insinerasi sampah jauh lebih mahal dibandingkan dengan tenaga surya yang memiliki potensi yang jauh lebih luas. Dengan mengalihkan perhatian pada pengembangan sumber energi bersih yang lebih cost-efficient, pemerintah bisa menghindari pemborosan sumber daya dan mendukung keberlanjutan jangka panjang.
Sebagai kesimpulan, pemerintah sebaiknya memprioritaskan diversifikasi sumber energi bersih yang tidak hanya efisien tetapi juga benar-benar berkelanjutan dengan mengarahkan investasi pada energi surya, angin, dan bioenergi non-limbah. Keterjangkauan dan pemerataan manfaat bagi masyarakat harus jadi fokus utama dalam transisi energi, bukan sekadar mengejar target pembangunan infrastruktur.
