www.rincilokal.id – Pada periode Maret 2023 hingga Januari 2024, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerima penyerahan lima unit pesawat C-130J, yang merupakan bagian dari program pengadaan Minimum Essential Force (MEF) tahap kedua. Selain itu, dalam rentang waktu antara November 2025 hingga Februari 2026, Airbus juga diperkirakan akan menyerahkan dua pesawat A400M yang dipesan oleh kementerian tersebut sebagai bagian dari akuisisi MEF tahap ketiga.
Sementara itu, Dassault Aviation diproyeksikan akan mengirimkan tiga unit jet tempur Rafale pertama kepada Indonesia pada Februari 2026, dengan sisa dari 39 jet tempur lainnya yang direncanakan akan diterima secara bertahap hingga tahun 2030. Di sektor kelautan, Fincantieri telah menyerahkan kapal fregat kelas Thaon Di Revel yang pertama pada Juli 2025 sebagai program MEF tahap ketiga, dan akan dilanjutkan dengan pengiriman unit kedua yang direncanakan pada Desember 2025 di Italia.
Kehadiran armada sistem senjata baru ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia yang sebelumnya menurun drastis sejak pertengahan 1990-an. History menunjukkan bahwa pengadaan pesawat terbang dan kapal perang sering kali menjadi prioritas utama, terutama karena keduanya masih memiliki tingkat kesiapan operasional yang tinggi untuk berbagai misi.
Pentingnya Sistem Senjata Baru bagi Pertahanan Negara
Implementasi sistem senjata baru sangat penting untuk memenuhi kebutuhan defensif negara. Pengadaan sistem senjata baru menjadi kritis mengingat sistem yang ada saat ini sudah berumur dan tidak seefisien zaman dulu. Misalnya, C-130J yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara dalam misi kemanusiaan di Jalur Gaza menunjukkan betapa pentingnya kehadiran teknologi terbaru dalam mendukung operasi tersebut.
Selain itu, fregat kelas Thaon Di Revel telah terlibat dalam berbagai kegiatan seremonial penting, termasuk yang dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut tidak hanya menunjukkan kebangkitan kekuatan lantaran modernisasi, tetapi juga memperkuat makna diplomasi dan kerjasama internasional dalam ranah keamanan.
Dalam konteks MEF 2010-2024, pengadaan sistem senjata menjadi semakin mendesak. Jika di satu sisi pengadaan bisa mendorong efisiensi, di sisi lain, tempo penuaan sistem senjata lama yang dibeli sejak era 1980-an memberi tekanan bagi Kementerian Pertahanan untuk bertindak cepat. Manufacturing dan pengiriman sistem senjata memakan waktu antara tiga hingga enam tahun, yang sering dipengaruhi oleh backlog pabrik.
Tantangan Akibat Pandemi terhadap Program Akuisisi Senjata
Pandemi Covid-19 yang melanda dunia beberapa tahun lalu memberikan dampak signifikan terhadap industri pertahanan, termasuk Indonesia. Gangguan pada rantai pasok global berdampak pada pelaksanaan sejumlah kontrak pembelian sistem senjata yang sudah disetujui sebelumnya. Akibatnya, sejumlah kontrak terpaksa harus diubah karena biaya material yang meningkat tajam.
Kementerian Pertahanan harus menghadapi tantangan lebih lanjut dalam program akuisisi sistem senjata, di mana lebih banyak fokus diberikan pada pembelian platform ketimbang suku cadang serta amunisi. Situasi ini bisa disebabkan oleh piranti politik, di mana apa yang terlihat lebih menarik sering kali mendapat lebih banyak perhatian daripada kebutuhan mendasar di balik layar.
Dalam dua tahun pertama pengoperasian sistem baru, biasanya dukungan untuk pemeliharaan masih bergantung pada jaminan dari produsen. Ini mengharuskan Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan perencanaan yang matang guna pendukung suku cadang agar tidak mengandalkan sepenuhnya pada garansi dalam periode ini.
Perencanaan Pengadaan Suku Cadang agar Kesiapan Operasional Tetap Tinggi
Kritikalitas waktu antara 2025 hingga 2027 berkaitan langsung dengan kebutuhan suku cadang untuk sistem senjata baru yang telah diterima. Pesawat C-130J, misalnya, membutuhkan suku cadang sendiri untuk mendukung misi operasional secara efektif, mengingat tingginya penggunaan pesawat ini di dalam dan luar negeri.
Pentingnya merencanakan pengadaan suku cadang untuk A400M menjadi vital agar pesawat tersebut dapat terus beroperasi dengan baik setelah berakhirnya masa jaminan dari Airbus. Fregat kelas Thaon Di Revel juga perlu pengadaan yang jelas agar meskipun masih dalam jaminan, tetap memiliki kesiapan baik untuk mendukung berbagai tugas nasional.
Keterlambatan dalam pengadaan suku cadang menjadi tantangan lebih lanjut, baik dari internal kementerian maupun eksternal dalam hal pengadaan. Mengingat pengadaan suku cadang menggunakan skema Rupiah Murni, proses pengajuan dan persetujuan anggaran menghasilkan jeda waktu yang bisa mengganggu operasional.
Strategi Memastikan Keberlanjutan Pemeliharaan Sistem Senjata yang Efektif
Pentahapan dan waktu yang dibutuhkan untuk penandatanganan kontrak dan penyerahan suku cadang harus dipertimbangkan agar kegiatan operasional tetap berjalan. Keterlambatan dapat mengakibatkan permasalahan untuk kesiapan operasional setiap sistem senjata yang baru diterima.
Rancangan anggaran untuk tahun 2026 seharusnya diperhatikan untuk mengusulkan program akuisisi suku cadang bagi C-130J, A400M, dan fregat kelas Thaon Di Revel menuju RAPBN 2027. Rencana ini sangat penting agar mempercepat proses kontrak serta pengiriman suku cadang, yang perlu dipastikan sejalan dengan waktu habisnya garansi dari pabrikan.
Penting juga untuk melakukan perencanaan mendalam terkait kebutuhan suku cadang. Ketidakteraturan dalam pengajuan kebutuhan sering tidak sesuai waktu, sehingga bisa meningkatkan risiko peminjaman suku cadang antar unit untuk memenuhi kebutuhan operasional mendesak. Ini bisa menyebabkan masalah dalam pemeliharaan jangka panjang yang perlu diperhatikan agar efektivitas dan efisiensi tetap terjaga.
