www.rincilokal.id – Dalam satu tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, salah satu pencapaian signifikan yang tengah dinyatakan segera terwujud adalah swasembada pangan, khususnya beras. Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, pemerintah beranggapan bahwa mereka telah berhasil menutup keran impor dan meningkatkan produksi padi nasional sampai tahun 2025.
Pencapaian ini mengingatkan kita pada masa kejayaan swasembada beras di era Presiden Soeharto antara tahun 1984 hingga 1988. Saat itu, Indonesia yang sebelumnya merupakan negara pengimpor beras terbesar di dunia, berhasil bertransformasi menjadi negara yang mandiri dalam kebutuhan pangannya sendiri, bahkan mendapatkan pengakuan resmi dari organisasi pangan internasional.
Rasa optimisme ini kembali memunculkan harapan akan ketahanan pangan negara di masa mendatang. Namun, tantangan besar juga kembali muncul, mengingat situasi global yang terus berubah dan kondisi iklim yang tidak menentu.
Pengalaman Sejarah Swasembada Beras di Era Soeharto
Di awal pemerintahan Soeharto, sektor pangan menghadapi berbagai tantangan serius. Harga bahan pokok mengalami lonjakan signifikan dan diperburuk oleh krisis panen yang terjadi pada tahun 1970-an. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan ini sangat ironis bagi negara yang dikenal sebagai negara agraris.
Dalam majalah Yudhagama yang terbit pada tahun 1979, dijelaskan bahwa puncak ketergantungan pada impor beras terjadi pada tahun 1977. Saat itu, Indonesia terpaksa mengimpor sekitar dua juta ton beras, yang setara dengan seperempat dari total ekspor beras dunia. Hal serupa juga terjadi pada tahun 1980, sehingga membuat pemerintah harus berbenah.
Meskipun Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan terus bergantung pada impor beras selama satu dekade ke depan, prediksi itu ternyata keliru. Memasuki tahun 1980-an, kebijakan yang diambil mulai menunjukkan hasil positif dan kondisi pangan nasional berangsur membaik.
Pemerintah Orde Baru yang berkepentingan dalam menjaga ketersediaan beras sebagai bahan pokok, berupaya mendorong berbagai program yang bertujuan untuk tingkatkan produksi, seperti pembangunan irigasi, pemberian pupuk bersubsidi, dan penanaman bibit unggul. Fokus ini ternyata berhasil, dan pada tahun 1984 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras.
Pengakuan resmi dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO pada tahun 1985 menjadi bukti keberhasilan ini. Dalam acara tersebut, Soeharto diundang untuk berbicara di depan perwakilan negara-negara lain mengenai pencapaian Indonesia dalam swasembada beras, yang diakui sebagai hasil kerja keras seluruh rakyat Indonesia.
Penghargaan Internasional dan Bantuan Kemanusiaan
Dalam kesempatan tersebut, Soeharto tidak hanya berbicara tentang keberhasilan yang dicapai, tetapi juga memberikan bantuan 100.000 ton beras untuk korban kelaparan di Afrika. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berada dalam kondisi cukup, masih ada kepedulian terhadap negara lain yang membutuhkan.
Tahun berikutnya, FAO memberikan penghargaan kepada Soeharto dalam bentuk medali emas, sebagai bentuk pengakuan terhadap keberhasilan Indonesia dalam bidang pertanian, terutama dalam swasembada beras. Medali tersebut menjadi simbol dari perubahan besar yang telah dicapai.
Walaupun begitu, riset menunjukkan bahwa swasembada beras tidak sepenuhnya menghilangkan ketergantungan pada impor. Pada tahun yang sama, Indonesia masih melakukan impor dalam jumlah kecil untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, mengingat produksi beras nasional belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan domestik.
Produksi beras saat itu tercatat sekitar 25 juta ton, namun konsumsi domestiknya mencapai sedikit di bawah 27 juta ton. Selisih inilah yang kemudian dipenuhi melalui impor secara terbatas. Meski demikian, kejayaan swasembada beras ini tidak bertahan lama.
Akhir Kejayaan Swasembada Beras dan Perubahan Kebijakan
Memasuki akhir tahun 1980-an, Indonesia kembali membuka keran impor beras dalam skala besar. Menurut penelitian, kondisi ini terjadi akibat pergeseran fokus pembangunan dari sektor pertanian ke industri. Sejak tahun 1988, perhatian pemerintah terhadap sektor pangan mulai berkurang.
Keputusan untuk mengalihkan investasi ke sektor industri dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi. Maka, banyak lahan pertanian yang beralih fungsi, dan kebutuhan beras pun dinilai bisa dipenuhi melalui mekanisme impor. Hal ini menjadi awal dari berkurangnya ketahanan pangan seiring dengan populasi yang terus meningkat.
Transformasi tersebut membawa dampak negatif bagi sektor pertanian. Banyak petani harus menghadapi kesulitan, dan perjuangan yang sebelumnya membawa Indonesia ke jalur swasembada mulai sirna. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah masa kini untuk mengambil pelajaran dari sejarah agar dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif.
Ke depan, tantangan dalam menciptakan ketahanan pangan menjadi semakin kompleks, terutama di tengah perubahan iklim yang melanda. Dengan tekad dan upaya yang tepat, diharapkan swasembada pangan dapat kembali menjadi kenyataan demi kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan pangan negara.
