![Menjaga Stabilitas Politik Pangan Beras](https://www.rincilokal.id/wp-content/uploads/2025/07/pekerja-menata-beras-di-toko-eceran-beras-di-kawasan-menteng-pulo-jakarta-selasa-1412025-cnbc-indone.jpeg; charset="utf-8"-120x86.jpeg; charset="utf-8")
www.rincilokal.id – Pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia kini memasuki fase baru melalui Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, dikenal sebagai Optimum Essential Force, yang merupakan kelanjutan dari program Minimum Essential Force periode 2010-2024. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dari periode sebelumnya, termasuk aktivasi sekitar 40 kontrak pengadaan sistem senjata yang dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri (PLN).
Dengan pergantian pemerintahan kurang dari setahun lalu, alokasi PLN untuk Kementerian Pertahanan telah mengalami berbagai penyesuaian. Pada akhir November 2023, Presiden Joko Widodo memotong alokasi PLN dari US$ 34,4 miliar menjadi US$ 25 miliar; namun pada Agustus 2025, alokasi tersebut ditingkatkan lagi menjadi US$ 9,7 miliar atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Melihat daftar belanja dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2020-2024 revisi kelima, banyak program yang diusulkan tidak sepenuhnya memulihkan kegiatan yang dibatalkan akibat pemotongan. Berbagai aktivitas yang muncul dalam dokumen tersebut lebih merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak dari pemerintahan yang baru.
Namun, kualitas dari program belanja yang dicantumkan dalam dokumen tersebut dapat diperdebatkan. Beberapa program yang dianggap mendesak sebenarnya sudah direncanakan dalam Blue Book 2025-2029, membingungkan para pengamat tentang urgensi belanja senjata tersebut.
Satu pertanyaan mendasar muncul terkait dengan pengadaan jet tempur baru, yang hanya memiliki satu purwarupa dan belum ada data teknis untuk mendukung klaim bahwa itu adalah generasi kelima. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membeli sistem persenjataan, meski tidak ada keterlibatan Indonesia dalam program Technology Development (TD) dan Engineering, Manufacturing and Development (EMD) terkait pengadaan tersebut.
Jika dibandingkan dengan program KF-21, di mana Indonesia sudah menginvestasikan dalam TD dan EMD, program ini belum dianggap mendesak untuk diakuisisi. Ada juga rencana impor jet tempur J-10 dari China dan sejumlah peralatan perang dari Turki, yang menimbulkan pertanyaan baru seputar urgensi pembelian tersebut.
Dari sudut pandang fiskal, tidak ada alasan yang kuat untuk munculnya kebutuhan mendesak dalam pengadaan sistem senjata. Selain upaya pengadaan, Kementerian Pertahanan juga memiliki sejumlah program prioritas yang memerlukan anggaran besar, terutama pada tahun ini dan tahun depan.
Hal ini menjelaskan secara tajam bagaimana kompetisi untuk mendapatkan anggaran pemerintah semakin ketat. Anggaran belanja modal Kementerian Pertahanan tidak hanya digunakan untuk kegiatan pengadaan, tetapi juga harus dialokasikan untuk berbagai kegiatan lain yang mendesak.
Di tengah perubahan ini, datangnya kesepakatan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan terkait penghapusan ketentuan RMP memberikan sinyal yang kuat bahwa sebagian besar program dalam DRPLN-JM 2020-2024 revisi kelima kemungkinan tidak akan memakai skema RMP jika lender setuju.
Proses Peluncuran dan Penetapan Sumber Pembiayaan yang Memudahkan
Penerbitan Blue Book 2020-2024 revisi kelima berjalan beriringan dengan peluncuran Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) Khusus Tahun 2024 pada akhir Agustus 2025. Langkah ini, diikuti dengan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) oleh Menteri Keuangan yang baru, yang bernilai US$ 9,7 miliar, semakin menekankan pentingnya belanja sistem senjata dalam rencana pemerintah.
Sebelumnya, di era Menteri Keuangan yang lalu, waktu antara pengeluaran DKK Khusus dan penerbitan PSP rata-rata tiga bulan. Namun, singkatnya waktu yang ada saat ini menunjukkan adanya urgensi dari sudut pandang pengambil keputusan, yang mungkin sedang mempertimbangkan kepentingan strategis jangka pendek.
Ketika membahas mengenai DRPLN-JM 2020-2024 dan PSP yang telah diterbitkan, terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Pertama adalah dominasi Kredit Swasta Asing (KSA) dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut, yang menunjukkan pergeseran signifikan dari pendekatan sebelumnya.
KSA menjadi prioritas dalam PSP terbaru, meskipun seharusnya pemerintah mempertimbangkan risiko terkait. Tentu saja, menggunakan mekanisme Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) lebih memberikan keamanan dan keuntungan daripada bergantung kepada KSA yang lebih berisiko.
Berbicara mengenai risiko finansial, dalam skema KSA, pemerintah akan menanggung risiko terkait biaya asuransi dan pengeluaran yang muncul, sekaligus meningkatkan potensi beban utang jangka panjang. Semakin tinggi ketidakpastian, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi, yang pada akhirnya membebani anggaran negara.
Analisis Risiko dan Compliance dalam Pembelian Senjata Pertahanan
Aspek kedua yang perlu dicermati adalah sumber pemasok peralatan perang. Data menunjukkan bahwa 14 dari 16 program dalam PSP menggunakan skema KSA, dengan mayoritas sistem senjata diimpor dari negara yang mungkin tidak dapat memberikan fasilitas kredit ekspor. Ini berasal dari penilaian buruk dalam credit risk rating oleh lembaga-lembaga pemeringkat global.
Beberapa pemasok yang memiliki credit rating baik tidak dipilih, mungkin karena keengganan untuk menggunakan LPKE. Hal ini semakin menegaskan pentingnya compliance dalam pengadaan senjata pertahanan, yang menjadi faktor kunci bagi keputusan pemerintah.
Sebagai konsekuensi dari dominasi KSA, risiko utang jangka panjang Indonesia dalam aspek pertahanan cenderung meningkat. Jika kebijakan zero RMP diimplementasikan tahun depan, dampaknya terhadap stabilitas fiskal negara bisa sangat signifikan.
Akhirnya, keputusan strategis dalam belanja peralatan pertahanan tak bisa diabaikan. Mempertimbangkan alokasi anggaran yang terbatas dan kebutuhan mendesak yang bervariasi, pemilihan sumber pendanaan harus dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi risiko keuangan di masa depan.
Hal ini tidak hanya akan mempengaruhi kekuatan pertahanan Indonesia tetapi juga kestabilan ekonomi dan keamanan nasional yang lebih luas. Peringkat risiko dan kepatuhan menjadi tolok ukur krusial dalam menentukan langkah-langkah ke depan untuk pengembangan pertahanan yang berkelanjutan.
