![Pengusaha Beri Syarat untuk Setor Uang Setelah Dipalak oleh Presiden](https://www.rincilokal.id/wp-content/uploads/2025/08/presiden-as-donald-trump-dan-presiden-korea-selatan-lee-jae-myung-tangkapoan-layar-videoreuters-1756.png; charset="utf-8"-120x86.png; charset="utf-8")
www.rincilokal.id – Pemerintah Amerika Serikat baru saja mengumumkan kesepakatan baru dengan Indonesia yang memiliki dampak signifikan terhadap hubungan dua negara ini. Kesepakatan ini berkaitan dengan tarif dan pengaturan transfer data yang menjadi isu penting dalam perdagangan internasional di era digital.
Melalui pernyataan resmi, tarif impor dari Indonesia ke AS telah disepakati menjadi 19 persen, yang sebelumnya mencapai angka 32 persen. Hal ini tentu saja menjadi langkah positif yang diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di kedua negara.
Selain terkait tarif, kesepakatan ini juga menjanjikan keterbukaan dalam transfer data pribadi dari Indonesia ke AS, di mana pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan kepastian bagi pelaku bisnis. Ini adalah langkah penting untuk mendukung pertumbuhan perdagangan digital serta memfasilitasi investasi yang lebih baik antara kedua negara.
Detail Kesepakatan antara AS dan Indonesia tentang Data Pribadi
Salah satu aspek penting dalam kesepakatan ini adalah pengaturan terkait transfer data pribadi yang keluar dari wilayah Indonesia. Dalam pernyataan resmi, disebutkan bahwa Indonesia akan memberikan kepastian mengenai kemampuan dan prosedur untuk melakukan transfer data tersebut ke Amerika Serikat.
Pernyataan lebih lanjut menjelaskan bahwa Indonesia akan memberikan jaminan mengenai perlindungan data pribadi menurut hukum yang berlaku di negara tersebut. Hal ini mencakup komitmen untuk menjaga hak-hak individu ketika data mereka diproses di negara lain.
Aturan yang ada saat ini, Undang-Undang No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, seharusnya akan diterapkan pada tahun 2024, tetapi sampai saat ini, struktur kelembagaan yang diperlukan untuk pelaksanaan UU ini belum sepenuhnya terbentuk. Ketidakpastian ini tentunya menjadi tantangan bagi pelaku bisnis untuk mematuhi peraturan yang baru ini.
UU Perlindungan Data Pribadi dan Implikasinya di Indonesia
UU Perlindungan Data Pribadi bersifat ekstrateritorial, yang berarti berlaku untuk perusahaan di luar negeri yang mengelola data pribadi warga negara Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat peningkatan interaksi data lintas batas yang terjadi saat ini.
Pasal-pasal dalam UU ini menetapkan sejumlah ketentuan ketat untuk transfer data pribadi. Di antaranya, pengendali data harus memastikan negara tujuan memiliki tingkat perlindungan yang setara atau lebih tinggi. Ini adalah salah satu poin yang menjadi perhatian dalam kesepakatan terbaru ini.
Berkaitan dengan hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan bahwa keputusan untuk mentransfer data tidak dapat sembarangan. Anda harus memastikan bahwa data tersebut diperlakukan dengan cara yang sama seperti yang diatur dalam undang-undang lokal.
Kendala yang Dihadapi AS dalam Mengatur Data Pribadi
Satu kendala yang dihadapi adalah fakta bahwa Amerika Serikat saat ini tidak memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif. Hal ini kontras dengan Uni Eropa, yang telah memiliki peraturan yang jelas mengenai perlindungan data pribadi, sehingga lebih mudah untuk memastikan bahwa data tersebut dikelola dengan baik.
Perbedaan ini juga terlihat saat pengguna mengakses situs web yang berlokasi di UE dibandingkan dengan yang berasal dari AS. Di UE, pengguna seringkali diminta untuk memberikan izin sebelum data pribadi mereka dapat digunakan, sedangkan di AS, izin tersebut tidak selalu diambil secara eksplisit.
Akibatnya, ketika data pribadi warga negara Indonesia dikirim ke AS, sering kali diperlukan persetujuan dari pemilik data. Ini bisa berdampak langsung pada operasional perusahaan yang bergerak dalam penyediaan layanan data dan cloud, seperti Google dan AWS.
Regulasi Penyimpanan Data dan Rencana Tindak Lanjut
Di samping isu transfer data, terdapat juga aturan lain yang mengatur penyimpanan data di Indonesia. Saat ini, Peraturan Pemerintah No. 71/2019 juga mewajibkan data publik untuk disimpan di server yang berada di dalam negeri.
Sementara itu, untuk data sektor swasta, ada sedikit kelonggaran di mana mereka diperbolehkan menyimpan data di luar negeri, tetapi data terkait transaksi keuangan harus tetap disimpan di dalam negeri. Ini menciptakan kerangka hukum yang kompleks yang perlu dipahami oleh semua pihak.
Menanggapi kesepakatan ini, Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan implementasi yang tepat. Harapannya, langkah ini bisa membawa manfaat bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat dan pelaku bisnis di kedua negara.
