Tekanan Fiskal dan Implementasi Pengeluaran Pertahanan yang Bijaksana

BacaJuga

Pusat Kuasa Energi Indonesia, Lebih dari Sekadar Sumber Daya

Peran Strategis Diplomasi Intelijen dalam Hubungan Internasional

www.rincilokal.id – Pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia memiliki dimensi yang kompleks dan tidak terpisahkan dari pengaruh eksternal. Hal ini melibatkan aktor asing seperti produsen sistem senjata, lembaga keuangan, hingga pemerintah negara lain yang berdampak besar dalam penguatan pertahanan nasional.

Pemerintah asing berperan dalam berbagai aspek, termasuk penerbitan lisensi ekspor dan izin alih teknologi. Tanpa adanya kolaborasi internasional, cita-cita pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia akan terhambat.

Sejak era Orde Baru, Pinjaman Luar Negeri (PLN) telah menjadi sumber utama dalam modernisasi kekuatan pertahanan. Mengingat besarnya biaya sistem senjata yang dibutuhkan, sulit bagi dana dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan tersebut, terutama ketika belanja pemerintah difokuskan pada sektor lainnya.

Kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum memungkinkan untuk mengalokasikan satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk sektor pertahanan. Ini menyebabkan timbulnya perdebatan antara kementerian terkait mengenai angka alokasi yang lebih tinggi dalam dokumen Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029, yang hingga kini masih dalam tahap pembahasan.

Melihat situasi yang ada, tantangan besar dihadapi dalam belanja pertahanan yang menggunakan skema PLN, terutama dengan kapasitas fiskal pemerintah yang terbatas. Meskipun ada peningkatan pagu anggaran untuk Kementerian Pertahanan di tahun 2025, persediaan dana Rupiah Murni Pendamping (RMP) sangat sempit.

Peranan Pinjaman Luar Negeri dalam Modernisasi Pertahanan

Pinjaman luar negeri sesungguhnya merupakan instrumen yang utama dalam menyokong modernisasi sistem senjata. Ketidakcukupan dana dalam negeri membuat ketergantungan pada sumber eksternal semakin meningkat, termasuk dalam hal alokasi anggaran yang sudah ditetapkan.

Hal ini diperparah dengan kondisi fiskal yang kurang mendukung, yang memicu keinginan untuk berinvestasi lebih pada teknologi pertahanan tanpa didukung anggaran yang memadai. Proses pengadaan juga mengalami hambatan, sehingga kontrak yang dapat diaktivasi di tahun ini menjadi sangat sedikit.

Saat ini, terdapat beberapa kontrak yang baru saja dimulai dan memasuki fase efektif. Namun, kapasitas fiskal yang terbatas membuat Kementerian Pertahanan hanya bisa mengajukan permohonan dana RMP dalam jumlah yang tidak besar, yang pada gilirannya berdampak pada kemampuan pengadaan senjata yang perlu segera diaktifkan.

Dengan demikian, permintaan dana yang diajukan menjadi lebih realistis dan berkisar antara Rp 3,5 triliun hingga Rp 4 triliun. Ini menunjukkan keharusan untuk mengelola sumber daya secara efisien dan efektif agar tidak mengorbankan kualitas pertahanan nasional.

Tekanan Fiskal dan Peluang Pengadaan Sistem Senjata

Tekanan fiskal yang dihadapi dapat memengaruhi keputusan pengadaan sistem senjata. Meski telah dilakukan penandatanganan kontrak untuk pembelian jet tempur dan fregat, terdapat tantangan dari kedua aspek, baik regulasi maupun teknologi.

Regulasi menjadi salah satu penghalang, di mana belum adanya Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) membuat proses akuisisi menjadi tidak jelas. Selain itu, keberadaan teknologi yang belum matang untuk produk yang dibeli juga mengancam Indonesia sebagai pelanggan export pertama dari produk tersebut.

Preseden serupa pernah terjadi dengan kontrak akuisisi fregat FREMM, yang tetap dilanjutkan meski anggaran belum tersedia. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih baik dalam pengadaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mempertimbangkan hal tersebut, penting untuk menjalankan proses akuisisi sistem senjata yang transparan dan akuntabel. Ketidakpastian dalam pengadaan dapat menyebabkan masalah di masa mendatang yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga pertahanan nasional.

Pentingnya Perencanaan Strategis dalam Belanja Pertahanan

Kegiatan belanja pertahanan harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting. Ada baiknya jika perencanaan strategis diintegrasikan dengan pertimbangan fiskal dan ancaman yang dihadapi di masa depan.

Pemerintah harus memastikan bahwa akuisisi sistem senjata dapat menjawab tantangan yang mungkin muncul, terutama melalui pendekatan teknologi yang relevan. Misalnya, apakah Indonesia akan mempertimbangkan konsep Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) dalam pengembangan sistem pertahanan di masa depan.

Perencanaan strategis yang solid adalah tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia, terutama dalam mengelola sumber daya manusia yang berpengetahuan. Kolaborasi dengan berbagai pihak dapat menghasilkan pandangan yang lebih komprehensif dalam merumuskan program pertahanan yang efektif.

Dalam konteks kapasitas fiskal yang terbatas, alokasi anggaran pertahanan perlu diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu sektor lain yang juga penting. Diperlukan skala prioritas yang jelas agar setiap keputusan yang diambil menjadi lebih strategis dan sesuai dengan kebutuhan aktual.

Menghadapi tahun-tahun ke depan, kebutuhan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan menjadi semakin mendesak. Meski persaingan anggaran dengan sektor lain akan terus berlanjut, pemerintah harus fokus pada program yang benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap keamanan nasional.