Pejabat Digaji Besar Namun Tak Bisa Kerja Akhirnya Dijatuhi Hukuman Mati

BacaJuga

Orang Kalsel Nasib Tragis Setelah Menemukan Harta Karun Sebesar Rp 15 Triliun

Rumah BUMN dan BRI Dorong UMKM Siap Ekspor, Berikut Buktinya

www.rincilokal.id – Gaji yang tinggi bagi pejabat seharusnya sebanding dengan kontribusi serta kinerjanya. Di Indonesia, harapan ini kerap belum terwujud, di mana banyak pejabat yang tidak mampu memberikan dampak positif meski telah mendapatkan imbalan finansial yang besar.

Masalah ini bukanlah hal baru dalam sejarah pemerintahan. Di masa lalu, ada contoh tegas yang menunjukkan konsekuensi bagi pejabat yang gagal menjalankan tugas mereka dengan baik, termasuk dalam konteks pemerintahan kolonial.

Salah satu kasus paling mencengangkan terjadi pada zaman Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang menjabat antara tahun 1808 hingga 1811. Figur ini dikenal dengan kebijakan bertujuan mengurangi korupsi di Hindia Belanda.

Kebijakan Gaji Tinggi untuk Mengurangi Korupsi

Ketika Daendels berkuasa, salah satu pilar utama kepemimpinannya adalah memberikan gaji yang lebih tinggi kepada para pejabat dan birokrat. Tujuannya jelas: agar mereka tidak terpaksa mencari penghasilan tambahan dari sumber yang tidak jelas, yang dapat mengarah pada praktik korupsi.

Sebelum kebijakan ini diterapkan, korupsi telah menjadi masalah kronis yang melemahkan Praktik Perdagangan Hindia atau VOC, yang beroperasi dari tahun 1602 hingga 1799. Praktik korup yang merajalela ini bahkan berkontribusi pada kebangkrutan perusahaan terbesar pada masanya.

Dalam penelitiannya, sejarawan Djoko Marihandono mencatat bahwa Daendels berkeyakinan pemberian gaji tinggi bisa mengurangi perilaku koruptif dan meningkatkan kinerja para pejabatnya. Dengan harapan ini, Daendels mencari cara untuk memperbaiki integritas publik di koloninya.

Namun, kenaikan gaji tidak serta merta membuat pejabat menjadi lebih bertanggung jawab. Daendels juga menerapkan ancaman hukuman berat bagi mereka yang melanggar, termasuk hukuman mati bagi yang terbukti korupsi. Sayangnya, situasi ini ternyata tidak cukup menakutkan bagi sebagian pejabat.

Pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Daendels masih banyak yang mengabaikan tanggung jawab mereka. Salah satu nama yang terjerat dalam kontroversi tersebut adalah J.P. Filz, seorang perwira kolonel yang ditugaskan untuk menjaga Ambon, yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dunia pada masa itu.

Kegagalan J.P. Filz dalam Menjaga Ambon

J.P. Filz menerima tanggung jawab yang sangat besar ketika diangkat oleh Daendels untuk melindungi pulau Ambon. Misi ini sangat vital, karena jika gagal, maka akan terjadi kerugian yang signifikan bagi pendapatan negara.

Namun, kenyataan berkata lain. Filz tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Pada awal tahun 1810, tentara Inggris berhasil menyerang dan merebut Ambon dari tangan pasukan Prancis yang dipimpin oleh Filz.

Keberhasilan Inggris ini sangat memukul Daendels, yang berharap Ambon tetap aman dan terhindar dari ancaman asing. Dalam sebuah riset sejarah, ditegaskan bahwa hilangnya Ambon menjadi kabar buruk yang tidak terduga bagi gubernur jenderal tersebut.

Daendels merasa sangat kecewa atas kekalahan ini, yang jelas menunjukkan ketidakmampuan Filz dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kejadian tersebut, pertanggungjawaban sampai pada titik bahwa Filz harus diadili.

Filz dihadapkan pada pengadilan atas tuduhan korupsi dan kecerobohan yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Kerugian ini diperkirakan mencapai 3.000 ringgit, sebuah jumlah yang cukup signifikan pada zamannya.

Konsekuensi dari Kinerja Buruk Pejabat

Pengadilan memutuskan untuk menghukum Filz dengan hukuman mati sebagai bentuk konsekuensi tegas atas kegagalan dan kesalahan yang diperbuatnya. Pada 10 Juni 1810, kehormatan dan hidupnya berakhir di hadapan algojo.

Tindakan tegas ini menunjukkan bagaimana Daendels bersikap terhadap pejabat yang tidak memenuhi standar kerja yang diharapkan. Hal ini juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan, terutama bagi mereka yang diberi tanggung jawab besar.

Pengalaman di masa pemerintahan Daendels memperlihatkan betapa krusialnya integritas dan kinerja dalam sistem pemerintahan. Gaji tinggi tidak otomatis menjamin kinerja yang baik jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai etika yang kuat.

Sejarah ini mengajarkan bahwa meskipun ada insentif finansial, tindakan nyata dan komitmen untuk bertanggung jawab tetap menjadi faktor utama dalam menjalankan amanah jabatan. Situasi ini relevan hingga kini, di mana publik masih berharap agar pejabat publik dapat menjalankan tugasnya dengan amanah.

Filz menjadi contoh nyata dari konsekuensi yang harus dihadapi oleh para pejabat yang mengabaikan kewajibannya, dan bagaimana tindakan tegas dapat menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas dan akuntabilitas pemerintah.