Koperasi Merah Putih Mewujudkan Kedaulatan Energi di Indonesia

BacaJuga

Menutup Celah Korupsi pada Infrastruktur dan Reformasi Pengawasan Internal

Kemandirian Global South melalui Kerja Sama BRICS

www.rincilokal.id – Kedaulatan energi di Indonesia seharusnya bukan hanya sekadar menyangkut jumlah megawatt atau kilowatt jam yang diproduksi. Namun, lebih penting lagi adalah siapa yang memiliki sumber daya tersebut, siapa yang menentukan harga, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari energi itu sendiri.

Selama ini, pengelolaan energi di negeri ini terasa sangat terpusat. Negara melalui PLN berperan dominan berdasarkan Amanat UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sementara perusahaan swasta besar berkontribusi lewat Independent Power Producer (IPP) dan perusahaan-perusahaan fosil yang mendominasi pasokan batu bara dan migas yang tersedia.

Di sisi lain, rakyat Indonesia—yang sebenarnya merupakan pemilik kedaulatan energi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945—sering kali hanya berperan sebagai konsumen pasif, kehilangan kedudukan dalam proses pengambilan keputusan terkait sumber daya yang sangat vital ini.

Peran Koperasi dalam Mendukung Kedaulatan Energi

Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa semangat gotong royong adalah kekuatan yang sangat mumpuni. Dalam konteks modern, koperasi bisa menjadi manifestasi yang jelas dari nilai ini, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjadikan koperasi sebagai pilar perekonomian nasional.

Harapan untuk koperasi energi Merah Putih tampak cerah. Banyak negara di dunia telah membuktikan bahwa koperasi energi bisa menjadi pilar penting dalam transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan. Di Jerman, contohnya, hampir 40 persen kapasitas energi terbarukan dimiliki oleh masyarakat melalui koperasi yang terbentuk secara lokal.

Denmark pun menunjukkan bagaimana ladang-ladang angin dapat dijalankan di bawah kepemilikan komunitas. Sementara itu, di Amerika Serikat, koperasi listrik di area pedesaan berhasil melayani lebih dari 40 juta warga, menandakan bahwa model kepemilikan rakyat terhadap sumber energi itu sangat mungkin dilaksanakan.

Peluang dan Potensi Energi Terbarukan di Indonesia

Potensi yang dimiliki Indonesia dalam sektor energi terbarukan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan struktur sosial yang berakar pada gotong royong, Indonesia juga kaya akan sumber daya energi terbarukan, mulai dari sinar matahari yang melimpah di seluruh wilayah hingga sumber angin di Nusa Tenggara dan Sulawesi.

Aliran sungai yang mengalir di Sumatra dan Papua serta biomassa yang melimpah di ribuan desa juga menunjukkan seberapa besar potensi yang bisa digali. Namun, ironisnya, masih ada desa-desa di Indonesia yang belum mendapatkan akses terhadap energi bersih, yang justru bisa diatasi melalui koperasi energi.

Koperasi desa bisa mengambil inisiatif untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap, sementara koperasi petani berpotensi mengubah limbah menjadi energi biomassa. Koperasi nelayan dapat berinisiatif membangun cold storage yang menggunakan energi surya, dan bahkan koperasi pesantren bisa mengelola mikrohidro sebagai langkah menuju kemandirian energi.

Tantangan yang Dihadapi Koperasi Energi

Meskipun ada banyak peluang, tantangan regulasi yang dihadapi oleh koperasi energi tidak dapat diabaikan. Proses perizinan dalam sektor energi sering kali kompleks, ditambah skema tarif yang ada belum memberikan ruang yang memadai bagi inisiatif dari komunitas lokal.

Ditambah lagi, PLN sebagai penyedia listrik utama masih memegang kendali yang dominan. Tanpa adanya reposisi kebijakan yang berpihak pada pengembangan koperasi energi, sangat sulit bagi mereka untuk berkembang di tengah ketatnya persaingan dan kebijakan yang ada.

Di sini, peran pemerintah menjadi sangat krusial. Adanya upaya hukum yang jelas, mulai dari skema tarif khusus untuk koperasi energi hingga pengembangan dana bergulir bagi modal awal sangat dibutuhkan. Program seperti “Satu Desa Satu Koperasi Energi” bisa menjadi strategi yang efektif untuk menggalang ketahanan energi berbasis rakyat.

Peluang Masa Depan untuk Koperasi Energi Merah Putih

Koperasi energi juga memiliki peran penting sebagai penyangga fiskal. Selama ini, subsidi energi sering kali tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak yang signifikan. Melalui koperasi, subsidi ini dapat disalurkan dengan lebih efektif, sehingga bisa menurunkan biaya listrik bagi masyarakat secara langsung.

Penting untuk diingat bahwa koperasi energi juga memiliki dimensi ideologis. Dengan mengedepankan demokratisasi energi, rakyat tidak lagi hanya menjadi konsumen tetapi juga pemilik dan penerima manfaat dari sumber daya energi tersebut, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Walaupun pencapaian ini tidak bisa berlangsung dalam waktu singkat, langkah-langkah awal sangat diperlukan. Diperlukan perencanaan jangka panjang, proyek percontohan yang menunjukkan keberhasilan, serta dukungan teknologi dan pembiayaan yang cukup untuk mewujudkan kedaulatan energi berbasis koperasi.

Indonesia harus belajar dari praktik-praktek terbaik di negara lain dan melakukan adaptasi yang sesuai dengan kondisi lokal, menjadikan koperasi energi sebagai bagian integral dari visi masa depan negara dengan transisi menuju Indonesia Emas 2045.

Kedaulatan energi yang sesungguhnya hanya akan tercapai jika rakyat berperan sebagai pemilik sekaligus pengelola sumber daya mereka. Koperasi energi Merah Putih dapat menjadi jembatan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini memastikan energi bersih tidak hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang, tetapi merupakan hak kolektif seluruh bangsa.

Dengan keberanian politik yang kuat dan dukungan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat membuka jalan untuk lahirnya koperasi energi di setiap wilayah. Inilah momentum untuk menjadikan energi bersih sebagai bagian dari warisan gotong royong bangsa yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.