Demonstrasi besar-besaran kembali berlangsung pada Kamis, 27 Maret 2025, dengan tujuan utama menentang revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Aksi ini dipimpin oleh organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu hak asasi manusia, dimotori oleh ketua salah satu lembaga kemanusiaan terkemuka.
“Kekhawatiran akan kebangkitan militerisme di ranah sipil telah menjadi perhatian utama masyarakat. Revisi UU TNI tidak hanya berpotensi melanggar prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga mengancam supremasi sipil yang telah diperjuangkan selama ini,” ungkap seorang aktivis hak asasi manusia yang terlibat dalam aksi, seperti yang dilaporkan berbagai media massa.
Perdebatan Seputar Revisi UU TNI
Revisi ini memicu perdebatan seru di kalangan publik. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan militer dalam urusan sipil akan membawa kembali praktik dwifungsi TNI yang selama ini dihindari. Menurut beberapa pengamat, kondisi ini bisa membawa dampak jangka panjang yang merugikan proses demokrasi yang telah berjalan pasca-reformasi.
Data menunjukkan bahwa hampir 75% masyarakat menolak revisi ini karena khawatir akan adanya pengulangan sejarah kelam yang menyangkut peran ganda TNI. Penolakan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat sipil, tetapi juga dari berbagai elemen mahasiswa dan aktivis, yang merasa perlu untuk mengekspresikan pendapatnya melalui aksi demonstrasi di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya.
Dampak dan Isu di Balik RUU Kepolisian
Selain UU TNI, demonstrasi ini juga mengarah pada penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). RUU ini dikritik karena dianggap memberikan wewenang yang sangat besar kepada aparat kepolisian, yang berpotensi memperkuat kontrol represif terhadap masyarakat. Penolakan ini mencerminkan kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi manusia di masa mendatang.
Pengamat hukum menyatakan bahwa revisi RUU Polri berisiko menciptakan budaya ketakutan di kalangan masyarakat, terutama jika tidak disertai dengan transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi mengenai regulasi-regulasi baru yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, termasuk masalah keamanan dan perlindungan hak sipil.
Di sisi lain, pihak kepolisian yang ditugaskan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi tersebut mengklaim bahwa mereka siap untuk bertindak persuasif, menjaga ketertiban, sambil tetap menghormati hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat. Penjagaan ini melibatkan lebih dari 1.800 personel, yang semuanya telah diberikan instruksi untuk tidak menggunakan kekerasan selama aksi berlangsung.
Sejumlah pihak berharap bahwa dialog antara masyarakat dan pemerintah dapat terjalin baik, sehingga semua pihak merasa aman dan diwakili. Ada harapan agar ada regulasi yang jelas dan melindungi hak-hak sipil tanpa menimbulkan ancaman baru bagi kehidupan demokratis.
Aksi ini tentunya menjadi sinyal bahwa masyarakat semakin kritis dan sadar akan haknya. Komitmen untuk menuntut penegakan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia harus terus digaungkan, demi masa depan yang lebih baik bagi semua.
Sebagai penutup, semua pihak harus menyadari akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses-proses legislasi. Pengaruh kolektif dari suara masyarakat sangat penting untuk mendorong perubahan yang lebih baik, dan aksi-aksi seperti ini menunjukkan bahwa rakyat tidak akan tinggal diam ketika hak-haknya terancam. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga demokrasi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil pemerintah adalah untuk kepentingan terbaik masyarakat.
